Presiden Filipina Keluarkan Kebijakan Baru, Tunjuk Jenderal Pensiunan Sebagai Panglima Militer

SERAMBINEWS.COM, MANILA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mempersingkat masa jabatan panglima militer yang dia tunjuk lima bulan.

Marcor Jr langsung menggantikannya dengan pensiunan jenderal tanpa menjelaskan langkah mengejutkan itu.

Dilansif AFP, Minggu (08/01/2023), Kantor Marcos mengumumkan penggantian Letnan Jenderal Bartolome Bacarro, yang telah menerima penghargaan militer tertinggi untuk keberanian tempur.

Sebuah pernyataan yang tidak merinci alasan perubahan kepemimpinan militer.

Masa jabatan tiga tahun Bacarro seharusnya berakhir pada Agustus 2025.

Penunjukan kepala staf militer atau panglima militer merupakan masalah sensitif.

Militer memiliki sejarah keresahan, upaya kudeta yang gagal, skandal korupsi dan menghadapi tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga: Korban Banjir dan Tanah Longsor di Filipina Terus Bertambah, Menjadi 51 Orang Tewas

Upaya telah dilakukan selama bertahun-tahun untuk menanamkan profesionalisme di militer dan melindunginya dari politik negara yang secara tradisional kacau dan tercemar korupsi.

Letnan Jenderal Andres Centino, Kepala Staf Militer yang digantikan Bacarro pada Agustus 2022 dilantik oleh Marcos Jr ke posisi teratas angkatan bersenjata berkekuatan 144.000 orang.

Centino, yang akan pensiun bulan depan, dipilih dari selusin jenderal senior dan akan menjalani masa jabatan tiga tahun yang baru.

Diminta reaksi atas pemecatannya, Bacarro mengatakan kepada wartawan tanpa menjelaskan lebih lanjut dalam pesan teks bahwa militer akan mendukung kepala baru itu.

Juru bicara kepolisian nasional Kolonel Jean Fajardo mengatakan pasukan polisi telah siaga tinggi terutama untuk mengamankan pertemuan keagamaan tahunan di Manila.

Dia membantah langkah itu terkait dengan dugaan keresahan militer yang telah dilaporkan oleh media sosial.

Baca juga: Banjir Paksa 46.000 Orang Mengungsi di Filipina Selatan, Dua Orang Tewas dan Sembilan Hilang

Sebuah undang-undang baru yang mulai berlaku tahun lalu menetapkan masa jabatan kepala staf militer menjadi tiga tahun.

Sehingga, memberikan lebih banyak waktu kepada jenderal tertinggi untuk memulai reformasi.