Tiga Kapal Rohingya Terlihat Dekat Pulau Rondo

Sebab, menurutnya, daerah tidak bisa berbuat banyak, terlebih dengan keterbatasan anggaran.

Pemerintah Pusat juga harus segera merevisi Perpres 125/2016 terkait penanganan pengungsi internasional.

"Satgas pusat kita minta segera turun ke Aceh untuk mendata warga Rohingya.

Aceh tak bisa berlama-lama menampung etnis Rohingya.

Harus ada batasan waktu apakah mereka dipindah ke Riau, Sumatera Utara, atau provinsi lain," pintanya.

Ia juga berharap, penampungan pengungsi Rohingya di Aceh dilakukan terpusat, terisolasi, dan jauh dari pemukiman penduduk.

Mereka juga harus dibatasi untuk melakukan interaksi dengan penduduk lokal.

Pihaknya, tambah Iskandar, sudah mendapat informasi dari kepolisian, Kemenlu, Kemenko Polhukam, dan pihak terkait tentang ada pihak-pihak yang menampung pengungsi itu.

"Mereka dibawa ke Sumut dan kemudian diberangkatkan ke Malaysia.

Informasi yang kita terima, Aceh bukan tujuan mereka, melainkan tempat singgah sementara," ungkap Iskandar.

Hasil komunikasi dengan Danlanal dan Bakamla, sebutnya, Pemerintah Indonesia tidak bisa menggiring pengungsi itu untuk keluar dari perairan Indonesia.

"Sebab, secara internasional Indonesia akan dinilai tidak bagus.

Mereka masuk ke Aceh sementara waktu dan dalam waktu tertentu akan dipindahkan ke daerah lain," pungkasnya. (iw)

Baca juga: Tim UNHCR dan IOM Temui Pj Bupati Pidie Bahas Terkait Rohingya

Baca juga: DPRA: Aceh Jangan Jadi Zona Transit Perdagangan Manusia, UNHCR Beberkan Negara Tujuan Utama Rohingya