China Keruk Sumber Daya Alam Kongo, Presiden Sebut Tiongkok Curang, Negaranya Tak Ada Apa-Apa

SERAMBINEWS.COM, DAVOS = Presiden Republik Demokratik Kongo Felix Tshisekedi mengkritik kontrak mineral untuk infrastruktur senilai $6,2 miliar dengan China.

Dia mengatakan negaranya sebagai produsen logam baterai utama terbesar di dunia itu tidak mendapat manfaat apa-apa dari kesepakatan itu.

Kongo, negara terbesar kedua di Afrika berdasarkan daratan, dibanjiri dengan sumber daya alam.

Terutama tembaga dan kobalt yang merupakan komponen utama dalam kendaraan listrik.

Sebagian besar mineralnya berakhir di China, yang menandatangani kesepakatan penting dengan pendahulu Tshisekedi pada 2008 untuk memperdagangkan jalan dan bangunan untuk kedua logam tersebut.

“Orang Cina, mereka menghasilkan banyak uang dan mendapat banyak keuntungan dari kontrak ini,” kata Tshisekedi dalam sebuah wawancara di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.

“Sekarang kebutuhan kita hanyalah untuk menyeimbangkan kembali hal-hal sedemikian rupa sehingga menjadi win-win solution," harapnya.

Baca juga: Pemerintah Cabut 180 Izin Usaha Pertambangan, Bakal Larang Ekspor Timah dan Tembaga

Renegosiasi kontrak menjadi bagian dari kampanye presiden untuk memastikan negara mendapatkan bayaran penuh dari sumber dayanya, yang permintaannya semakin tinggi.

Kesepakatan dengan China ditandatangani pada saat Kongo muncul dari puluhan tahun kediktatoran dan perang.

Presiden Joseph Kabila yang baru terpilih saat itu sangat membutuhkan pembiayaan.

Undang-undang mengamanatkan perusahaan China menginvestasikan $3,2 miliar di tambang tembaga-kobalt dan $3 miliar lainnya dalam infrastruktur yang didanai oleh pendapatan tambang.

Pemerintah Kongo mengatakan China telah mengucurkan kurang dari sepertiga dana infrastruktur.

“Kami senang berteman dengan orang China, tetapi kontraknya dibuat dengan sangat buruk, sangat buruk,” kata Tshisekedi, seperti dilansir Bloomberg, Jumat (20/01/2023).

Baca juga: Indonesia Dapat Pemanfaatan Nilai Tambah Tembaga Melalui KEK Gresik

“Hari ini, Republik Demokratik Kongo tidak mendapat manfaat darinya," ujarnya.

"Tidak ada yang nyata, tidak ada dampak positif, menurut saya, untuk populasi kita,” tambahnya.