Bahas Karhutla yang Kerap Terjadi, Pemkab Nagan Raya Adakan Konsultasi Kebencanaan

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Pemkab Nagan Raya mengadakan rapat koordinasi konsultasi bidang kebencanaan Tahun 2023 guna memaksimalkan pengendalian serta mengatasi bencana.

Rakor dibuka langsung Pj Bupati Fitriany Farhas AP SSos MSi di Aula Bappeda, Kamis (26/1/2023).

Adapun pemaparan materi oleh Edy Suryawan Purba SKM MKM dan Yudhie Satria SSTP MPSSP dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat dan BPBA dengan moderator Kabid Infrastruktur Bappeda Zulfiadi ST MEng.

Hadir Ketua Komisi IV DPRK Sigit Winarno, Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD), Kepala SKPK terkait, Camat, Pengurus PMI, Perwakilan Polri, TNI, Polhut, Organisasi RAPI, dan ORARI, serta tamu undangan lainnya.

Pj Bupati mengatakan, Kabupaten Nagan Raya telah mempunyai dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) tahun 2019-2023, yang penyusunannya diperoleh dari hibah APBN tahun 2018 melalui lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 

"Kemudian Kabupaten Nagan Raya juga kembali mendapat hibah APBN dari lembaga BNPB tahun  2020 untuk penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2021-2025, beserta dengan legalisasi Perbup rencana penanggulangan bencana tahun 2021 yang dapat dijadikan dasar hukum dalam menentukan suatu kebijakan," kata Pj Bupati.

Menurut Pj Bupati, langkah pertama dalam upaya  penanggulangan bencana adalah membuat perencanaan yang memerlukan informasi akar permasalahan kebencanaan yang dihadapi oleh daerah yakni risiko bencana. 

"Guna mengetahui risiko tersebut, maka dilakukan kajian risiko bencana, dokumen kajian risiko bencana merupakan gabungan dari tiga informasi, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah," kata Pj Bupati. 

Selain itu, rencana pengurangan risiko bencana tersebut hanya akan sekadar menjadi dokumen jika tidak menjadi kebijakan publik dan didukung dengan pendanaan. 

"Maka dari itu diperlukan kolaborasi atau kerjasama serta integrasi rencana tersebut kedalam renja masing SKPK sehingga realisasi program dan kegiatan akan lebih mudah terlaksana dan pencegahan serta pengurangan risiko bencana dapat diminimalisir sejak dini," jelas Pj Bupati.

Di samping itu, mengingat keterbatasan anggaran, perlu prioritas penanganan sehingga tidak semua program dalam dokumen RPB bisa didanai.

"Untuk itu, perlu kreativitas agar investasi bukan saja dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi bisa melalui pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan semua pemangku kepentingan harus dilibatkan untuk berkontribusi, karena bencana merupakan urusan bersama, semua pihak berpotensi menjadi korban," pinta Pj Bupati.

Kepala Bappeda, Rahmatullah SSTP MSi melaporkan Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana. 

Tercatat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi beberapa kejadian bencana yang meliputi banjir, cuaca ekstrem (puting beliung), kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, dan tanah longsor.

"Maksud dan tujuan kegiatan ini sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan terintegrasi dalam pengurangan risiko bencana," katanya.

Sehingga, tambahnya, upaya penanggulangan bencana dapat saling bersinergi dan berjalan secara lebih efektif dalam penanggulangan dan mengatasinya.(*)