Pilpres 2024
Soal Perjanjian Anies-Prabowo, Gerindra: Fokus Menangkan Prabowo di 2024, Tak Mau Ungkit Masa Lalu
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengomentari terkait kontrak atau perjanjian politik antara Prabowo Subianto
SERAMBINEWS.COM - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengomentari terkait kontrak atau perjanjian politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.
Andre menegaskan, Gerindra tidak suka mengungkit-ungkit masa lalu, hal ini juga selaras dengan yang selalu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto kepada para kadernya.
Dia menyebut, saat ini partainya hanya fokus memenangkan Prabowo sebagai calon presiden (Capres) di Pilpres 2024 mendatang.
"Kami dari Partai Gerindra, fokus kami memenangkan Pak Prabowo, dan tidak mau mengungkit-ngungkit hal yang lalu," kata Andre dalam Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (31/1/2023).
"Karena dari dulu Pak Prabowo menyampaikan kepada kami, tidak usah kita ungkit-ungkit masa lalu, tidak usah kita mengungkit-ungkit jasa masa lalu."
Meski demikian Andre tak memungkiri adanya perjanjian antara Prabowo dan Anies seperti yang disampaikan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno.
"Tapi saya ingin sampaikan perjanjian itu ada, termasuk yang disampaikan Bang Sandi, di mana Bang Sandi merasa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang sehingga beliau mendukung Pak Prabowo di Konsestasi 2024," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengaku tidak mengerti alasan Sandiaga Uno yang kembali mengungkit terkait perjanjian tersebut.
"Saya enggak tahu kenapa Bang Sandi mengungkit-ungkit, yang jelas dari kita fokus kita meningkatkan elektabilitas (Prabowo)."
Di sisi lain, Andre menyebut bahwa perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum tetapi mengikat secara moral dan etika.
"Nah kembali pada etika dan moral seorang pemimpin, apakah bisa dipegang kata-katanya itu biar masyarakat yang nilai," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan terkait surat perjanjian antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan dan dirinya, pada Senin (30/1/2023).
Menurut Sandi, surat perjanjian yang yang dia tandatangani bersama Anies Baswedan dan Prabowo tersebut berkaitan dengan Pemilihan Umum Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.
Meski demikian, Sandi enggan mengungkap secara lebih detail terkait isi perjanjian tersebut.
"Itu nanti isi-isinya tentunya secara lebih etis disampaikan oleh teman-teman yang memegang copy-nya, saya sendiri enggak megang copy-nya," imbuhnya.
Sandi menegaskan, surat perjanjian itu ditulis tangan sendiri oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Menurut dia, saat ini surat tersebut disimpan oleh Sufmi Dasco Ahmad.
"Jadi nanti mungkin Pak Dasco atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga ada sisi Pak Prabowo-nya dan Pak Anies," lanjut dia.
Baca juga: Anies Baswedan Bersyukur Dapat Tiket jadi Capres 2024, Presidential Threshold 20 Persen Terlampaui
Waketum Gerindra: Bila Tak Dipatuhi, Enggak Masalah
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburohkman menanggapi ihwal kabar yang berkembang terkait adanya perjanjian politik antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto pada Pilkada 2017 lalu.
Menurut dia, bila memang ada perjanjian tersebut, tak ada yang perlu dipermasalahkan kalau seseorang melanggarnya.
"Kalaupun ada, itu lebih pada gentleman agreement. Itu semacam bukan perjanjian hukum, dan lebih mengingat secara moral. Kalau (perjanjian) mau dipatuhi ya monggo, kalau enggak mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?" kata Habiburokhman seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/1/2023).
Ia mengatakan, perjanjian politik itu tak mengikat dan tidak bisa dibawa ke ranah hukum.
Oleh sebab itu, pihaknya kini lebih baik fokus memenangkan Prabowo di pesta demokrasi nanti.
"Sudahlah. Sekarang kami fokus pada bagaimana memenangkan Prabowo sebagai Presiden 2024," ujarnya.
"Kami enggak tertariklah isi perjanjian. Itu enggak penting bagi kamilah," katanya.
Sebelumnya, Utusan Anies Baswedan di Tim Kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said menyatakan Anies Baswedan tak pernah melakukan perjanjian politik dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Namun, kata dia, Prabowo dulu memang sempat menawarkan ke Anies untuk bersedia maju sebagai pendampingnya di Pilpres 2019.
"Saya tidak mendengar ada perjanjian (Prabowo-Anies soal pilpres), yang ada perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu. Yang ada adalah, saya ini (sempat) membantu Pak Prabowo, ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak,” kata Sudirman seperti dikutip dari Kompas.com, Selasa (31/1/2023).
Kala itu, Sudirman mengaku berulang kali menanyakan sikap Anies soal tawaran Prabowo untuk menjadi cawapres. Anies pun menolak tawaran dari mantan Pangkostrad tersebut.
Baca juga: Keluarkan Surat Edaran Antisipasi Kebakaran, Pemkab Minta Instalasi Listrik Dicek 5 Tahun Sekali
Baca juga: Cegah Karhutla, Pemkab Aceh Jaya Keluarkan Surat Edaran Antisipasi Kebakaran
Baca juga: Kedapatan Sedang Balapan Liar, Polisi Amankan Tujuh Remaja di Aceh Besar
Kompas.tv: Perjanjian Prabowo-Anies, Gerindra: Fokus Kami Menangkan Prabowo di 2024, Tak Mau Ungkit Masa Lalu
Baru Dua Nama Kandidat Balon Bupati Aceh Singkil yang Menguat, Demokrat Siap Buka Poros Baru |
![]() |
---|
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wakil Presiden pada 24 April, Undang Anies dan Ganjar |
![]() |
---|
Kapan Prabowo-Gibran Dilantik Menjadi Presiden dan Wakil Presiden? Ini Tanggal Penetapan KPU |
![]() |
---|
MK Tolak Permohonan Sengketa Hasil Pilpres 2024 yang Diajukan oleh Anies-Muhaimin |
![]() |
---|
Demokrat Dorong Kader Maju dalam Pilkada Wali Kota Banda Aceh |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.