Raker di DPD, Haji Uma Minta BPKP Evaluasi Kegiatan Bimtek dan Skema Pembayaran Gaji Aparatur Desa

“Dalam hal ini, ada kesan anggaran gaji aparatur desa diendapkan untuk kepentingan tertentu. Kita minta BPKP memberikan perhatian serius dan mengevaluasi masalah ini,” desak Haji Uma.

Sementara itu, Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, BPKP telah melaksanakan kegiatan assurance dan consulting untuk mengawal akuntabilitas keuangan daerah.

Pengawalan tersebut dilakukan dari hulu sampai hilir seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

“Pada dasarnya kami mengawal akuntabilitas keuangan daerah mulai dari hulu sampai hilir,” urai dia.

“Kami juga menyediakan helpdesk layanan konsultansi akuntabilitas keuangan daerah melalui 34 perwakilan BPKP di setiap provinsi,” terangnya.

Muhammad Yusuf Ateh juga memberi perhatian dan berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan terkait persoalan yang berkembang di daerah, sebagaimana disampaikan oleh anggota Komite IV DPD RI.(*)