Internasional

Wali Kota Barcelona Putuskan Hubungan Dengan Israel, Dicap Sebagai Negara Apartheid ke Palestina

Wali Kota Barcelona, Spanyol, Ada Colau memutuskan hubungan resmi kotanya dengan Israel.

Editor: M Nur Pakar
The Times of Israel
Waii Kota Barcelona, Spanyol, Ada Colau 

SERAMBINEWS.COM, MADRID - Wali Kota Barcelona, Spanyol, Ada Colau memutuskan hubungan resmi kotanya dengan Israel.

Dia menuduh negara itu melakukan kejahatan apartheid terhadap rakyat Palestina.

Keputusan Wali Kota Ada Colau memiliki dampak praktis yang kecil.

Dengan efek yang paling nyata , penghentian perjanjian kembarannya yang berusia 25 tahun dengan Tel Aviv.

Namun pengumuman oleh kota tersebut, tujuan wisata populer dan rumah bagi salah satu klub sepak bola paling terkenal di dunia, membawa simbolisme yang signifikan.

Dimana, menambah daftar kritik yang menyebut Israel sebagai negara apartheid.

Baca juga: Arab Saudi Tegaskan Proses Perdamaian Israel-Palestina Harus Dihidupkan Lagi dan Isu Hangat Lainnya

Israel menolak tuduhan seperti mendelegitimasi dan antisemit dan menyebut keputusan itu disayangkan, seperti dilansir AP, Kamis (9/2/2023).

Dalam sepucuk surat kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Colau mengatakan langkah itu diambil sebagai tanggapan atas kampanye puluhan kelompok lokal dan ribuan aktivis.

Dia mengutip sejumlah kebijakan Israel, termasuk pendudukan militer selama 55 tahun di Tepi Barat.

Kemudian, aneksasi Jerusalem Timur dan pembangunan pemukiman Yahudi di tanah yang diklaim oleh Palestina untuk negara masa depan.

“Sebagai Wali Kota Barcelona, ??sebuah kota Mediterania dan pembela hak asasi manusia, saya tidak dapat mengabaikan pelanggaran sistematis terhadap hak-hak dasar penduduk Palestina,” tulisnya.

“Ini akan menjadi kesalahan besar untuk menerapkan kebijakan standar ganda," tambahnya.

Baca juga: Presiden Palestina Tuduh Israel Sebagai Biang Kekerasan, Minta Pendudukan Diakhiri

"Juga menutup mata terhadap pelanggaran yang telah, selama beberapa dekade, diverifikasi dan didokumentasikan secara luas oleh organisasi internasional," tegasnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, tiga kelompok hak asasi manusia terkenal, Human Rights Watch, Amnesty International dan B'Tselem Israel menuduh Israel melakukan apartheid.

Amnesti dan kelompok lain mengatakan fragmentasi wilayah di mana orang Palestina tinggal menjadi bagian dari keseluruhan kontrol untuk hegemoni Yahudi dari Laut Mediterania hingga Sungai Yordan.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved