Sebut tak Urgen Hadiri Panggilan Dewan, Pansus DPRK Sesalkan Pernyataan Ketua KIP Pidie, Terkait PPK

Penyebab pemanggilan KIP Pidie setelah warga mengadu ke Pansus DPRK, terkait dugaan kecurangan perekrutan PPK dan PPS. 

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Pansus DPRK Pidie menyesalkan pernyataan Ketua KIP Pidie, Fuadi, yang menyatakan tidak urgen hadiri panggilan dewan. 

Pernyataan KIP Pidie itu dinilai Pansus bisa menimbulkan penafsiran lain di mata publik, alasan KIP 'mangkir' dua kali panggilan dewan.

Penyebab pemanggilan KIP Pidie setelah warga mengadu ke Pansus DPRK, terkait dugaan kecurangan perekrutan PPK dan PPS. 

Warga datang mengadu ke Pansus DPRK Pidie, umumnya dari Kecamatan Keumala, Indrajaya, Peukan Baro, Glumpang Baro, dan Sakti. 

"Kami menyesalkan pernyataan Ketua KIP Pidie, Fuadi, yang menyatakan tidak urgen pemanggilan dewan. Bagaimana tidak penting, saat ini telah terjadi kegaduhan di masyarakat. Warga telah mengadu pada kami.

Jadi sudah seharusnya kita memanggil KIP untuk meminta penjelasan KIP, penyebab kegaduhan itu, karena yang rekrut PPK dan PPS KIP," kata anggota Pansus DPRK Pidie, Nasrul Syam SH, kepada Serambinews.com, Kamis (16/2/2023). 

Baca juga: Pengaduan Warga Terkait Dugaan Kecurangan Perekrutan PPK dan PPS ke Pansus DPRK Pidie Bertambah

Menurutnya, tidak seharusnya Ketua KIP mengeluarkan statemen seperti itu yang menimbulkan pemahaman lain di masyarakat, alasan KIP Pidie tidak datang dipanggil dewan. 

Juga berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Menurutnya, pemanggilan KIP yang telah dua kali dilakukan Komisi I DPRK Pidie sebagai mitra KIP, tapi KIP justru tidak mau datang, dengan alasan bukan kewenangan dewan untuk memanggil KIP. 

Lantas, kata Nasrul, DPRK membuat Pansus, yang merupakan perintah dari perundang-undangan. Pansus itu dibentuk karena timbul gejolak di masyarakat. 

"Kami melihat saat ini ada kegaduhan di masyarakat, sesuai kewenangan DPR berkewajiban untuk mengetahui kegaduhan itu disebabkan oleh apa.

Jika DPRK tidak memberikan kewenangan menerima aspirasi warga, maka justru dewan salah," kata Nasrul Syam didampingi anggota Pansus DPRK Pidie, Teuku Saifullah TS.

Baca juga: Soal Perekrutan PPK dan PPS, Puluhan Warga Mengadu ke Pansus DPRK Pidie

Ia menambahkan, pemanggilan KIP untuk mendengar penjelasan penyebab kegaduhan di tengah masyarakat. Selain itu, KIP juga menggunakan dana APBK Pidie.