Pembantaian Sapi Liar di New Mexico, AS dari Udara Segera Dilaksanakan, Tolak Tuntutan Peternak

SERAMBINEWS.COM, ALBUQUERQUE - Pembantaian sapi liar atau juga disebut banteng akan segera dilaksanakan, walau mendapat penolakan dari peternak.

Hal itu ditegaskan oleh Hakim Distrik AS, James Browning untuk membuka jalan bagi pejabat federal untuk bergerak maju dengan rencana menembak ternak liar di daerah terjal di baratdaya New Mexico, AS.

Sebelumnya, peternak meminta penundaan, dengan alasan potensi pembantaian massal sebanyak 150 sapi tidak sah di lahan publik merupakan pelanggaran peraturan federal.

Bahkan, sama dengan kekejaman terhadap hewan.

Setelah mendengarkan argumen yang berlangsung sepanjang hari, Hakim James Browning menolak permintaan tersebut dengan alasan gagal mengajukan kasus mereka.

Dia juga mengatakan Dinas Kehutanan AS ditugasi mengelola hutan belantara untuk kepentingan publik, dan operasi itu akan terus berlanjut.

“Tidak ada yang membantah ternak liar perlu disingkirkan karena menyebabkan kerusakan Hutan Belantara Gila,” tulis Browning.

“Pengadilan tidak melihat larangan hukum atas operasi tersebut dan akan bertentangan dengan kepentingan publik untuk menghentikan operasi dari melanjutkan.”

Rencana oleh Dinas Kehutanan meminta untuk menembak ternak dengan senapan bertenaga tinggi dari helikopter dan meninggalkan bangkai di Gila Wilderness.

Baca juga: Pemerintah AS Keluarkan Perintah Tembak Mati Sapi Liar di New Mexico, Peternak Protes

Diperkirakan oleh pengacara peternak, 65 ton hewan mati akan ditinggalkan di hutan selama berbulan-bulan sampai membusuk atau dimakan oleh binatang buas.

Pejabat menutup sebagian besar hutan mulai Senin (27/2/2023) dan dijadwalkan memulai operasi penembakan pada Kamis (2/3/2023).

Asosiasi Peternak Sapi New Mexico, peternak individu dan Asosiasi Peternakan Manusiawi mengajukan pengaduan di pengadilan federal pada Selasa (21/2/2023).

Mereka menuduh pejabat agensi melanggar peraturan mereka sendiri dan melangkahi otoritas mereka.

Pengaduan tersebut menyatakan intervensi pengadilan diperlukan untuk segera menghentikan tindakan yang melanggar hukum, kejam, dan merusak lingkungan ini, baik sekarang maupun masa mendatang.

Para peternak berpendapat kasus tersebut dapat menjadi preseden tentang bagaimana pejabat federal menangani ternak liar di lahan kosong atau menangani konflik pengelolaan lahan lainnya di seluruh Barat.