Cawapres 2024
Pengamat Sebut AHY Ngotot Jadi Cawapres Anies, PKS Akui Aher di Bawah yang Lain
Pengamat Politik Adi Prayitno sebut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ngotot menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.
Penulis: Sara Masroni | Editor: Amirullah
Alasannya diketahui masing-masing bakal capres atau sosok yang masuk tiga besar perolehan elektabilitas, hingga saat ini belum ada yang menyentuh 60 persen.
Begitu pun dengan Anies yang secara statistik kekurangan elektabilitas di daerah Jawa Timur dan pemilih nahdliyin.
"Jadi wajar kalau kemudian misalnya di Koalisi Perubahan, nama Khofifah sering kali muncul dikait-kaitkan," kata Adi.
Pengamat politik itu melanjutkan, Khofifah dianggap memiliki tiga kelebihan dibandingkan dengan sosok lainnya seperti mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Secara teritorial pertama, Khofifah bisa melengkapi kekuatan politik di Jawa Timur, sesuatu yang selama ini kurang dimiliki oleh Anies.
Kemudian kedua, Khofifah dianggap mampu mengkonsolidasikan kekuatan politik nahdliyin.
Selanjutnya yang ketiga, Khofifah dianggap sebagai sosok yang mewakili politik kelompok kaum perempuan.
"Tiga hal ini yang kemudian sering kali kenapa kemudian walau Khofifah tidak pernah menyatakan ketertarikannya untuk maju di pilpres, selalu dikait-kaitkan, baik dengan Anies Baswedan maupun sempat beberapa waktu lalu dengan Prabowo," kata Adi.
Menurutnya, beberapa variabel ini bisa menjelaskan kenapa persoalan cawapres menjadi penting dan signifikan.
"Sekalipun di Koalisi Perubahan ada nama AHY yang sepertinya ngotot ataupun jagoan PKS pak Aher yang tentu saja berharap betul mendampingi Anies Baswedan," kata Adi.
"Tapi kalau dalam kalkulasi politiknya mungkin belum pas, maka persoalan cawapres diputuskan untuk diserahkan kepada Anies ataupun kepada NasDem dan partai koalisi yang lain," tambahnya.
Sementara di sisi lain, Gerindra dan PKB yang juga sudah berkoalisi membentuk sekretariat bersama (sekber).
Dengan demikian, siapapun yang nantinya akan diusung, misal Khofifah, harus melalui persetujuan ketua umum masing-masing partai terlebih dahulu seperti Prabowo dan Muhaimin Iskandar.
(Serambinews.com/Sara Masroni)
BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.