Ini 8 Rekomendasi Asdeksi Aceh untuk Rakornas di Kota Mataram

7. Perlu regulasi yang jelas terhadap pemberian uang transportasi untuk konstituen pada saat pelaksanaan reses, dan peserta sosialisasi rancangan Peraturan Daerah

8. Dimohon kepada DPN Asdeksi untuk melakukan koordinasi dengan BPK RI, agar dalam pelaksanaan pemeriksaan APBD, mempertimbangkan tugas, fungsi dan peranan Sekretariat DPRK, di mana satu sisi sebagai pejabat struktural yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekda, dan di sisi lain melakukan tugas dan fungsinya kepada lembaga DPRK.(*)