Breaking News

Berita Pidie

Ketua DPRK Pidie Sarankan Keuchik Studi Banding ke Pulau Jawa

" Keuchik dan perangkat gampong harus mempunya inovasi dalam mengelola APBG," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail

Penulis: Muhammad Nazar | Editor: Nur Nihayati
For Serambinews.com
Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail 

" Keuchik dan perangkat gampong harus mempunya inovasi dalam mengelola APBG," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail


Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI- Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, menyarankan keuchik dan aparatur gampong studi banding ke sumatera atau pulau jawa. 

Saran itu dilayangkan politikus Partai Aceh, seiring ratusan gampong belum serahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ), sehingga belum bisa mencairkan APBG tahap pertama.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Pidie mencatat 203 dari 730 gampong telah menyerahkan LPJ 2022.

" Keuchik dan perangkat gampong harus mempunya inovasi dalam mengelola APBG," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, kepada Serambinews.com, Selasa (14/3/2023)

Menurutnya, keuchik dan perangkat gampong di Pidie kurang memiliki ilmu dalam mengelola gampong yang mandiri, yang penuh dengan inovasi dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteran warganya.

Kata Mahfuddin, sudah sepatutnya bisa belajar ke daerah lain.  Keuchik dan perangkat gampong untuk belajar dan melihat secara langsung keberhasilan desa di daerah lain.

" Saya pikir kita tidak boleh alergi ketika keuchik melakukan studi banding ke daerah lain. Namun, perlu penekanan hasil dari kunjungan harus ada output yang dihasilkan, yang kemudian mampu mengembangkan gampongnya untuk lebih mandiri," jelasnya. 

Ia mengatakan, Pj Bupati harus memberikan kesempatan luas kepada keuchik dan perangkat gampong untuk belajar. Juga mempelajari secara nyata akan keberhasilan desa lain di luar Aceh

" Saya rasa bisa studi banding ke Sumatera atau ke pulau Jawa atau ke tempat lainnya yang sudah lebih duluan maju dalam mengelola APBG," ujarnya.

Ia menambahkan, keuchik dalam mengelola gampong harus mampu meningkatkan perekonomian rakyat di kawasan gampongnya, sehingga memberikan nilai tambah dalam pengentasan kemiskinan. 

Dengan begitu, mampu berdikari utuk terwujudnya kemakmuran dan keadilan. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved