Mahfud MD: Pemerintah Tak Minta Maaf soal Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu dan Tak Cari Pelakunya
Pemerintah memastikan tidak akan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu.
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak akan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang terjadi pada masa lalu.
Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, hal itu berdasarkan rekomendasi penyelesaian non yudisial untuk pelanggaran HAM berat.
Menurut Mahfud, dalam rekomendasi tersebut tidak ada keharusan pemerintah meminta maaf atas pelanggaran HAM berat di masa lalu.
"Di dalam rekomendasi penyelesaian non yudisial itu tidak ada permintaan maaf dari pemerintah kepada masyarakat karena peristiwa itu,” tuturnya, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/5/2023), dikutip Kompas.com.
“Tetapi pemerintah menyatakan mengakui bahwa peristiwa itu memang terjadi dan pemerintah menyesali terjadinya peristiwa itu," lanjutnya.
Ia menegaskan, selain tidak ada permintaan maaf, juga tidak ada perubahan status hukum terhadap peristiwa-peristiwa masa lalu.
" Yaitu misalnya TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tetap itu berlaku sebagai ketetapan yang tidak dapat diubah," tegasnya.
Peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang sudah diputuskan oleh pengadilan, menurutnya, juga tetap berlaku.
Oleh sebab itu, kata Mahfud, pemerintah fokus kepada korban pelanggaran HAM berat masa lalu untuk 12 peristiwa.
"Dan peristiwa itu tentu tidak bisa ditambah oleh pemerintah karena menurut undang-undang (UU) menentukan pelanggaran HAM berat atau bukan itu adalah Komnas HAM," ungkapnya.
"Dan Komnas HAM merekomendasikan 12 yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Nah saya ingin masyarakat paham perbedaan antara pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat," katanya.
Baca juga: VIDEO Panglima TNI Tegaskan Pasukan di Papua Tidak Langgar HAM
Bukan hanya itu, pemerintah, lanjut Mahfud, tidak mencari pelaku dalam proses penyelesaian non yudisial untuk peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sebab pemerintah sudah memutuskan adanya penyelesaian non yudisial yang lebih menitikberatkan kepada korban.
"Jadi ini titik beratnya pada korban, bukan pada pelaku. Kita tidak akan mencari pelakunya dalam penyelesaian non yudisial ini. Karena itu urusan Komnas HAM dan DPR," tuturnya.
Menurut Mahfud, jika menyangkut pelakunya, maka hal itu berkaitan dengan penyelesaian secara yudisial (hukum).
LPPM UIA Bireuen dan INTI International University Perkuat Jalin Kerja Sama |
![]() |
---|
Demo di Mako Brimob Rusuh, Massa Bakar hingga Jarah Perkantoran di Jakpus |
![]() |
---|
Perjuangan Terhenti, Jenazah Cahaya, Balita Bocor Jantung Diantar ke Meulaboh |
![]() |
---|
Tari Ratoh Jaroe Sambut Kedatangan Delegasi Dunia di Pelabuhan Ulee Lheue |
![]() |
---|
Asyik Main Judi Online di Warkop, Dua Pria di Aceh Utara Kepergok Polisi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.