Breaking News

Berita Viral

Ikuti Jejak Bima Lampung, Cewek Ini Kritik Pemerintah Aceh: Agama Paham Korupsi Jalan

Perempuan yang mengenakan balutan hijab putih tersebut mengatakan bahwa, Aceh tidak akan pernah maju jika korupsi masih bersarang di tubuh pemerintah.

|
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Amirullah

Ia mengatakan, jika dana tersebut digunakan untuk membangun infrastruktur, lantas infrastruktur mana yang saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat.

“Bangun infrastruktur? Infrastruktur yang mana? Sifatnya ghoib tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan?,”

“Atau fokus mensejahterakan rakyat? Rakyat yang mana? Rakyat yang di rumah kalian?,” kritiknya.

Prempuan berkaca mata ini kemudian mengatakan, jika pemerintah Aceh mampu mengelola dana otsus dengan baik dan benar, Aceh tidak akan mendapatkan gelar provinsi termiskin di Sumatera dan provinsi paling korup nomor 13 di Indonesia.

Merujuk dari laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aceh menduduki peringkat 13 provinsi paling korup di Indonesia, dengan jumlah 41 kasus.

Hal ini berdasarkan data yang diambil dari kasus korupsi di tahun 2004 hingga 2020.

Baca juga: MaTA Telaah Dugaan Korupsi di RS Arun Lhokseumawe, Minta Usut Tuntas Hingga Back Up dari Kejati

“Apalagi saya mendapatkan info bahwa tahun 2027 adalah tahun terakhir kita (Aceh) mendapat dana otsus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Di 2028 kita ga ada lagi dana otsus,”

“Bayangkan, pemerintah Aceh mendapatkan dana otsus saja tidak sanggup membuat Aceh berkembang maju. Apalagi kalau dana ostusnya sudah tidak ada lagi,” ungkap Rahma.

Ia pun bertanya kepada pemerintah Aceh, apakah mereka sudah menyiapkan alternatif cerdas dan waras untuk menghadapi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

“Jangan sampai gara-gara ketidak becusan kalian, masyarakat Aceh yang harus menanggung derita. Atau mau mengamandemen undang-undang?,”

“Kalian pikir mengamandemen undang-undang butuh waktu yang singkat? Sudah terlambat! Kemarin-kemarin kalian ke mana aja?,” kritiknya.

Ia pun menyinggung sejumlah masyarakat di Aceh yang masih menyuarkan untuk memisahkan Aceh dari Indonesia.

“Logika aja, pemerintah Aceh mengurus desa saja tidak becus. Apalagi mengurus Aceh sebagai negara,” ujarnya.

“Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman di masa lalu bahwa masyarakat Aceh rela saling membacok dan berantam dengan sesama partai demi kekuasaan,”

“Mungkin pejabat Aceh itu bakal gagal jadi penzina tapi sukses jadi koruptor. Agama paham (tapi) korupsi tetap jalan. Benar atau benar?,”

Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved