Berita Viral

Ikuti Jejak Bima Lampung, Cewek Ini Kritik Pemerintah Aceh: Agama Paham Korupsi Jalan

Perempuan yang mengenakan balutan hijab putih tersebut mengatakan bahwa, Aceh tidak akan pernah maju jika korupsi masih bersarang di tubuh pemerintah.

|
Penulis: Agus Ramadhan | Editor: Amirullah

Ikuti Jejak Bima Lampung, Cewek Ini Kritik Pemerintah Aceh: Agama Paham Korupsi Jalan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kritikan Bima Yudho Saputro terhadap Pemerintah Lampung telah menjadi efek domino di masyarakat, menjadikan suatu gerakan baru.

Kritikan Bima berhasil mengajak banyak orang Lampung bersuara, bahkan warga luar Lampung pun berani mengkritik pemerintahnya.

Usai viral Bima mengkritik pemerintah Lampung, muncul suara-suara rakyat yang mengungkapkan ‘kebobrokan’ kinerja pemerintah daerah-nya.

Sejatinya, rakyat berhak mengemukakan hak konstitusionalnya dengan bersuara dan menyampaikan pendapat.

Suara bukanlah hal yang dapat diberikan penguasa kepada rakyat, melainkan hal yang harus dirangkul dan dipahami.

Seperti kritikan yang diungkapkan oleh seorang TikTok-er asal Aceh, Rahma (@Rahma_11.11)pada Rabu (3/5/2023).

Baca juga: PN Tipikor Banda Aceh Sidangkan Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Krueng Mangkom Nagan Raya

Rahma melempar kritikan terhadap pemerintah di Aceh, mulai dari yang terkecil perangkat desa, pemerintah daerah hingga pemerintah Provinsi Aceh.

“Bongkar kedok para Pemerintah Aceh,” tulis Rahma dalam videonya itu serya menambahkan di keterangan video “Sesekali Bongkar”.

Hingga berita ini ditayangkan, Kamis (4/5/2023), video tersebut telah ditonton lebih dari 340 ribu dan disukai lebih dari 23,4 ribu pengguna TikTok.

Dalam video yang berdurasi 3 menit 4 detik itu, Rahma mengungkapkan bahwa Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera, dengan kasus korupsi yang besar.

Perempuan yang mengenakan balutan hijab putih tersebut mengatakan bahwa, Aceh tidak akan pernah maju jika orang yang duduk di kursi pemerintahnya masih korupsi.

Baca juga: Mantan Bupati Tamiang Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Penguasaan Lahan

“Aceh gak maju-maju. Gimana mau maju kalau pemerintahnya koruptor. Apalagi pemerintah tingkat desa, belum lagi pemerintah tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi,” ujarnya.

“Jangan tanya sama kami mana bukti kami korupsi, karena kami tidak merekam saat kalian memakan uang rakyat,”

“Cukup tunjukkan pada kami saja, mana buktinya kalau kalian mengelola dana otsus (otonomi khusus) dengan baik dan benar. Hasilnya mana?,” sambung Rahma.

Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (26/10/2018). Irwandi Yusuf menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.
Gubernur Aceh Nonaktif Irwandi Yusuf tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (26/10/2018). Irwandi Yusuf menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait pengalokasian penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. (ANTARA /Galih Pradipta)
Halaman
123
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved