Pj Bupati Sidak Pupuk Subsidi di Kios, Ini Jumlah Kuota Urea dan NPK untuk Petani Nagan Raya

"Saat ini alokasi subsidi pupuk urea untuk daerah kita sebanyak 2.997 ton dan NPK sebanyak 5.692 ton, namun saat ini data petani perlu dilakukan update kembali," pungkas Safridhal.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas melakukan monitoring dan sidak ke kios pupuk subsidi, Kamis (4/5/2023).

Pj Bupati yang turun bersama tim itu ke toko pupuk di Kecamatan Seunangan Timur, guna memastikan stok dan harga.

Kadis Pertanian dan Peternakan (Distannak) Nagan Raya, drh Safridhal, menyampaikan beberapa hal terkait terjadinya kelangkaan pupuk di beberapa lokasi. 

Menurutnya, data penggarap sering berubah karena sebagian petani bukanlah pemilik lahan, sehingga data penerima pupuk subsidi sering berubah-ubah dan tidak tepat sasaran.

"Saat ini alokasi subsidi pupuk urea untuk daerah kita sebanyak 2.997 ton dan NPK sebanyak 5.692 ton, namun saat ini data petani perlu dilakukan update kembali," pungkas Safridhal.

Baca juga: Terindikasi Mark-up Harga, Kasus Dugaan Penyimpangan Pupuk Subsidi Ditangani Pidsus Kejari Agara 

Rapat koordinasi

Sebelum Pj Bupati turun sidak ke toko pupuk, dilakukan rapat dan pertemuan di kantor bupati.

Rapat Pemkab guna mencegah kelangkaan pupuk bagi petani bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3).

Rapat yang dipandu Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Nagan Raya, Efliyanto SE MM.

Dalam rapat, Pj Bupati Nagan Raya diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda, Amran Yunus SP MT menyampaikan, rapat koordinasi ini perlu dilakukan guna meng-update data lahan pertanian, sistem pola tanam serentak di masing-masing kecamatan sehingga kelangkaan pupuk tidak terjadi.

"Data lahan pertanian sangatlah penting karena dengan demikian kelangkaan pupuk tidak akan terjadi lagi," ujar Amran Yunus.

Menurutnya, perlu dilakukan penertiban kartu kendali di toko-toko penyalur pupuk agar penjualan pupuk sesuai dengan Harga Enceran Tinggi (HET) dan menyalurkan sesuai dengan kuota atau data kelompok yang telah ditentukan pada kios tersebut.

"Jangan sampai petani daerah lain membeli pada kios yang namanya tidak terdata," tandas Amran Yunus.