Pena 98 Aceh Sebut 8 Kriteria Capres 2024, Termasuk tak Terlibat Pelanggaran HAM & Politik Identitas

Dua di antaranya adalah capres tersebut tidak pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas.

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Persatuan Nasional Aktivis 98 (Pena 98) Aceh menyampaikan delapan kriteria calon presiden atau capres dalam Pilpres 2024.

Kriteria itu diharapkan oleh Pena 98 menjadi pedoman masyarakat dalam menentukan presiden mendatang.

Dua di antaranya adalah capres tersebut tidak pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas.

Demikian disampaikan Presidium Nasional Pena 98, Arie Maulana, Jubir dan Pengurus Pena 98 Aceh, Rahmat Djailani, dan TM Zulfikar dalam konferensi pers di Costa Café, kompleks Stadion H Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh, Jumat (19/5/2023).

Kegiatan ini merupakan rangkaian refleksi 25 tahun reformasi yang dilakukan Pena 98. 

“Kalau dikerucutkan dalam konteks Aceh, ada dua poin penting,  yaitu soal pelanggaran HAM karena itu menjadi bagian dari sejarah kelam kita (Aceh). Kita ketahui bersama ada fase tragedi pelanggaran HAM di Aceh yang memicu konflik. Kita tidak mau itu terjadi lagi,” kata Arie Maulana.

Baca juga: Anak Gajah Terjerat Perangkap Rusa di Aceh Jaya Berhasil Diselamatkan, Libatkan Banyak Pihak

Selain itu, capres ke depan juga tidak punya rekam jejak terlibat dalam penggunaan politik identitas.

Pemaknaan politik identitas, sambung Arie Maulana, adalah politik yang dilakukan untuk mempertajam perbedaan bukan mempersatukan.

“Jika politik identitas dilakukan untuk perekat tidak masalah,” imbunya.

Seperti diketahui, saat ini sudah muncul tiga nama yang akan maju sebagai capres pada 2024 yaitu Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Namun Pena 98 Aceh menyatakan belum menentukan sikap untuk mendukung capres yang mana.

Yang tak kalah penting lainnya, soal komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Pena 98 berharap presiden mendatang adalah orang yang terbebas dari jeratan rasuah.

“Kemudian siapapun yang menjadi presiden tetap melihat kekhususan Aceh,” sambung TM Zulfikar.

Baca juga: VIDEO Tekel Horor di Final Tarkam, Mantan Pemain Persiraja Akhirul Wahdan Harus Absen 1,5 Tahun

Untuk itu, Zulfikar mengajak semua pihak untuk mengawal proses Pemilu, Pilkada, dan Pilpres tahun 2024.

“Ketika masyarakat mengatakan cukup fair (hasil Pemilu dan Pilpres), kita tidak ada alasan menolak hasilnya. Karenanya kita berharap penyelenggara dan pengawas untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” pintanya.

Sementara Jubir Pena 98 Aceh Rahmat Djailani kembali menegaskan siapa pun capres 2024 harus dipastikan dia tidak pernah terlibat dalam praktik pelanggaran HAM. Hal ini untuk memastikan Indonesia ke depan, peristiwa pelanggaran HAM tidak terulang lagi untuk alasan apapun.

“Ini hasil rumusan Pena 98 dengan harapan peristiwa kelam masa lalu tidak kembali lagi di Aceh,” ujarnya. 

“Yang kami sampaikan ini adalah bagian panjang kita dari 98, masa reformasi. Benar semua belum sempurna tapi kita akan mengawalnya menjadi sempurna,” tambah Rahmat. 

Rahmat juga menyampaikan kriteria lain capres 2024 versi Pena 98 adalah mau melanjutkan program kerja Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Anak Masak Mi & Lupa Matikan Kompor, Rumah Karyawan PTPN I di Birem Bayeun Aceh Timur Ludes Terbakar

Menurutnya, keberlanjutan dan kesinambungan program pembangunan oleh setiap pemimpin nasional teramat penting guna memastikan tidak ganti presiden, ganti program.

“Utamanya pada program-program kerakyatan (pendidikan, kesehatan, pertanian, koperasi dan UMKM, infrastruktur, serta pembaruan agraria dan perlindungan SDA), termasuk didalamnya pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara),” sebut dia.

Selain itu, capres ke depan juga berberkomitmen memperjuangkan agenda reformasi, menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan mewujudkan reforma agraria serta komit melakukan upaya-upaya memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berpihak kepada rakyat. (*)