Curhat di Depan Bupati, Kepala SMA Unggul Tapaktuan Keluhkan Infrastruktur hingga Fasilitas Asrama

Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Kepala SMA Unggul Tapaktuan, Aceh Selatan, Haniatun, SE, MSi menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapinya selama memimpin sekolah berasrama (boarding school) itu kepada Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran.

Hal ini berlangsung dalam kegiatan ramah tamah dan silaturahmi Bupati Aceh Selatan dengan jajaran staf, dan tenaga pengajar, serta para siswa SMA Unggul Tapaktuan di Aula Komplek SMA Unggul, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Senin (22/5/2023). 

Haniatun mengungkapkan, berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya setelah terjadinya perubahan kebijakan dan sistem yang menetapkan bahwa pendidikan di tingkat SMA telah menjadi kewenangan provinsi, bukan lagi kabupaten/kota. 

Hal ini, sebut dia, menimbulkan berbagai kendala, khususnya untuk menyampaikan berbagai persoalan terkait proses belajar mengajar yang dilaksanakan. 

“Saat ini, kondisi infrastruktur sekolah mengalami kerusakan, yang jika dibiarkan tentunya akan sangat membahayakan siswa-siswi,” beber dia.

“Di antaranya, tanggul penahan tanah yang mengalami kerusakan. Lalu, fasilitas gedung asrama dan MCK, juga perlu mendapat perhatian,” beber Haniatun kepada Serambinews.com, Rabu (24/5/2023). 

Menurut Haniatun, meski dirinya paham bahwa saat ini pendidikan di tingkat SMA merupakan kewenangan provinsi, namun ia berharap Pemkab Aceh Selatan tetap peduli dengan SMA Unggul Tapaktuan.

"Karena yang kami didik adalah putra-putri Kabupaten Aceh Selatan, yang tentunya menjadi aset dan investasi masa depan Aceh Selatan,” urai dia.

“Hari ini, saya benar-benar terharu dan bersyukur, Bapak Bupati hadir di tengah kami, bahkan dengan mengikutsertakan para kepala dinas,” ucapnya.

Sementara itu, menanggapi penyampaian Kepala SMA Unggul Aceh Selatan tersebut, Bupati Tgk Amran menyatakan, bahwa dirinya senantiasa menaruh perhatian penuh terhadap pembangunan dunia Pendidikan, khususnya di Kabupaten Aceh Selatan.

Lebih lanjut, papar Bupati, permasalahan kewenangan ini sebelumnya sudah pernah dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Rakor Forkopimda) se-Indonesia pada tahun 2019 dan 2020, di mana setiap daerah mengeluhkan hal yang sama. 

“Saya tidak datang sendirian, ada Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan Dayah, dan Kalak BPBD, bahkan Ketua PGRI Provinsi Aceh turut hadir,” ungkapnya. 

“Saat itu juga, saya perintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginventarisir permasalahan yang telah disampaikan oleh kepala sekolah, dan mempersiapkan proposal usulan serta bahan kelengkapan lainnya agar dapat saya bawa langsung ke Banda Aceh untuk bertemu dengan SKPA terkait,” ucap Tgk Amran.

Bahkan, di hadapan Kepala SMA Unggul Tapaktuan, Bupati Amran juga langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Aceh untuk menyampaikan temuannya pada kunjungan tersebut.