PM Jepang Fumio Kishida Pecat Putranya sebagai Sekretaris Pribadi, Uang Pensiun Dikembalikan

SERAMBINEWS.COM - Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida memecat putranya, Shotaro Kishida dari jabatan sekretaris pribadi karena berperilaku tak pantas saat pesta Tahun Baru 2023 di rumah dinas.

Hal itu disampaikan oleh Fumio Kishida pada Senin (29/5/2023).

Kishida mengatakan, Shotaro Kishida akan mengundurkan diri sebagai sekretarisnya mulai Kamis (1/6/2023) dan digantikan oleh Takayoshi Yamamoto.

Pemecatan itu karena perilaku tidak pantas di rumah dinasnya.

"Perilakunya di ruang publik tidak pantas sebagai seseorang yang menduduki posisi resmi sebagai pembantu politik. Saya telah memutuskan untuk menggantikannya untuk pertanggungjawaban," kata Kishida.

Sebelumnya, tersebar foto-foto Shotaro Kishida bersama kerabatnya yang bermain di podium resmi Perdana Menteri Jepang di rumah dinas.

Mereka terlihat berdiri di podium dan berpura-pura mengadakan konferensi pers.

Foto-foto yang diterbitkan oleh majalah berita mingguan, Shukan Bunshun, menunjukkan putra Kishida, Shotaro, dan kerabat lainnya berpose di tangga berkarpet merah di rumah dinas.

Mereka meniru foto grup kabinet yang baru diangkat, saat menggelar pesta akhir tahun pada 30 Desember 2022.

Fumio Kishida mengakui, dia sempat menyapa para tamu, tapi mengatakan dia tidak tinggal di pesta makan malam.

Dia mengatakan, telah menegur putranya untuk acara tersebut, tapi itu gagal memadamkan kritik yang terus berlanjut dari legislator oposisi dan kemarahan publik, yang telah menurunkan peringkat dukungannya.

Baca juga: Kisah Pria Jepang Belasan Tahun Menyelam Cari Jasad Istri Korban Tsunami 2011, Teringat SMS Terakhir

Dalam foto yang tersebar, terlihat Shotaro Kishida berdiri di tengah, posisi yang biasanya disediakan untuk perdana menteri.

Foto lain memperlihatkan para tamu berbaring di tangga dan berdiri di podium kediaman seolah-olah sedang mengadakan konferensi pers, dikutip dari ABC Net.

Foto-foto ini memicu kegemparan dan kritik keras dari masyarakat Jepang.

Seiji Osaka, seorang anggota parlemen senior dari Partai Demokratik Konstitusional Jepang, mengatakan pemecatan seharusnya dilakukan lebih awal, menurut kantor berita Kyodo.