Haji Uma Lapor Mafia Bimtek Dana Desa di Aceh ke Sri Mulyani, Begini Tanggapan Menteri Keuangan

Haji Uma menyampaikan hal ini dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan RI yang dihadiri Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani di Kantor DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota DPD RI asal Aceh, H Sudirman atau lebih dikenal Haji Uma, kembali laporkan oknum yang ikut bermain dengan dana bimbingan teknis atau Bimtek dana desa di Aceh.

Haji Uma menyampaikan hal ini dalam rapat kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Keuangan RI yang dihadiri Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani di Kantor DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.

“Bimtek yang bersumber dari dana desa selama ini masih ditunggangi oleh oknum tertentu di daerah dengan menggunakan perusahan event organizer atau EO dari luar daerah. 

Ini mafia, ratusan miliar sudah dihabiskan untuk Bimtek atas kepentingan oknum tertentu,” ungkap Haji Uma, seperti dikutip dalam siaran pers yang dikirim kepada Serambinews.com, Rabu (14/6/2023).

Haji Uma menjabarkan setiap desa diwajibkan menganggarkan sejumlah dana untuk Bimtek ke luar daerah dan mewajibkan perangkat desa untuk ikut Bimtek  ke luar daerah, jika tidak ikut, nanti akan dipersulit dalam pelaporan dana desa.

Selain itu, Haji Uma juga menyampaikan Bimtek yang dilaksanakan selama ini tidak korelasi dengan kebutuhan desa di daerah.

Baca juga: Kepala Desa di Aceh Tengah Mengaku Dipaksa Ikut Bimtek, Haji Uma Minta Kapolda Aceh Turun Tangan

Misalnya Bimtek tentang Penataan Kota bagi perangkat desa di Aceh, sementara desa-desa di Aceh masih jauh tertinggal dari Bimtek yang diberikan, sehingga Bimtek tersebut tidak bermanfaat sama sekali. 

Haji Uma meminta keseriusan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa untuk memberantas mafia Bimtek dana desa dengan memastikan penggunaan dana desa benar-benar tepat sasaran

Menanggapi hal itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani berjanji akan menindaklanjuti dan segera akan mengevaluasi ke lapangan nantinya supaya dana desa itu benar-benar tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)