Ombudsman Paparkan Sejumlah Masalah Penyaluran Pupuk Subsidi, Mulai Soal Data hingga Pengawasan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memaparkan sejumlah masalah penyaluran pupuk bersubsidi, mulai soal data hingga pengawasan.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk "Mendorong Perbaikan dan Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi" yang dilaksanakan Ombudsman RI bekerja sama dengan Universitas Syiah Kuala (USK) di Aula Fakultas Pertanian USK Banda Aceh, Selasa (13/6/2023).

Dalam sambutannya, Anggota Ombudsman RI itu menyampaikan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi sangat penting dan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, saat ini terdapat adanya carut marut dalam tata kelola pupuk subsidi.

Ombudsman sendiri selaku lembaga negara pengawas pelayanan publik juga memberikan atensi untuk mengawasi pelayanan pupuk bersubsidi.

Proses pendataan penerima pupuk bersubsidi hingga proses penyaluran menjadi penting untuk diawasi.

"Pupuk bersubsidi rawan penyelewengan karena lemahnya pengawasan," ungkap Yeka.

"Apalagi yang terjadi di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar," tambahnya.

Baca juga: Antrean Solar Subsidi Meluber Ke Jalan Nasional, Ombudsman Aceh Diharapkan Turun ke Nagan Raya

Baca juga: Fakta Siswi SMP Dibunuh Teman Sekelas, Jasad Dimasukkan Karung, Korban Disetubuhi, Ini Motifnya

Anggota Ombudsman RI itu menambahkan, proses pendataan juga menyebabkan permasalahan, sehingga timbul kegaduhan di lapangan.

"Pembenahan yang paling penting saat ini ada pada proses pendataan yang harus tepat sasaran dan proses pengawasan," sebut Yeka.

Rencana perubahan kebijakan Pupuk Bersubsidi menjadi Subsidi Langsung Pupuk (SLP) ataupun lainnya harus mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan utama pupuk bersubsidi.

Menurutnya, perlu ada perbaikan seperti, tujuan program yang jelas, kriteria petani penerima pupuk bersubsidi, pendataan secara komprehensif.

Baca juga: Ombudsman Pantau Pelayanan Haji dari Asrama Haji Hingga Saat Keberangkatan di Bandara SIM

Kemudian sistem penyaluran yang terintegrasi dalam satu platform digital dan arsitektur anggaran program pupuk bersubsidi secara merata.

"Transformasi pupuk merupakan suatu keniscayaan," tambahnya.

Sementara Dosen Fakultas Pertanian USK sekaligus Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Aceh, Dr Teuku Saiful Bahri SP MP menyebutkan, permasalahan pupuk sangat komplet.

Salah satunya mengenai alokasi yang timpang, sehingga terjadinya tidak tepat sasaran, harga yang tidak terjangkau, pupuk yang langka, dan lain sebagainya.

Saiful juga menyebutkan adanya permasalahan pada rantai distribusi, karena tidak ada informasi neraca pupuk yang jelas.

"Rekomendasinya bahwa saat ini pemerintah perlu membangun sistem informasi penyaluran pupuk bersubsidi," ungkap Saiful.

"Kemudian juga melibatkan BUMDes pada proses penyaluran," tambahnya.

Baca juga: Komisi I DPRA Adukan Bawaslu RI ke Ombudsman, Karena Dinilai Lakukan Maladministrasi

Selanjutnya selaku bank mitra penyalur, Senior Vice President PT Bank Syariah Indonesia Astridiana Sjamanti menyampaikan pentingnya kartu tani digital.

Karena dalam kartu tani digital terdapat data pengajuan berdasarkan e-RDKK yang juga berdasarkan nama dan alamat pemilik.

Selain itu, keuntungan dari kartu tani digital ini ada e-wallet yang dapat digunakan saat penebusan dan juga mempermudah proses pengawasan.

Sementara SVP Perencanaan dan Manajemen PSO PT Pupuk Indonesia (Persero) Eric J Rachman mengakui, pengawasan yang lemah salah satunya penyebab pendistribusian pupuk tidak tepat sasaran.

Saat ini pihak Pupuk Indonesia bekerja sama dengan Ombudsman telah membuat kanal-kanal pengaduan untuk mempermudah masyarakat menyampaikan berbagai keluhan.

"Sehingga kedaulatan pangan dapat tercapai," katanya.

Baca juga: Banda Aceh Terbaik Dalam Pelayanan Publik, Raih Penghargaan dari Ombudsman RI

Diskusi tersebut dihadiri ratusan peserta, baik secara luring maupun juga secara daring.

Masyarakat meminta peran dan dukungan Ombudsman RI untuk mendorong adanya political will dari pemerintah dalam transformasi kebijakan pupuk bersubsidi yang lebih baik.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS