Tahun 2023 Aceh Singkil Ditargetkan Masuk Level 3 Maturitas SPIP, Begini Kebijakan Marthunis 

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Penjabat (Pj) Bupati Aceh Singkil, Marthunis menargetkan daerahnya masuk level 3 penilaian maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada tahun 2023 ini.

Selain itu, Marthunis juga meminta Inspektur Inspektorat Aceh Singkil, M Hilal membuat peta jalan (roadmap) untuk mencapai level 4 hingga 5 maturitas SPIP. 

Diketahui maturitas SPIP diukur menggunakan level 0 sampai 5. 

Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP semakin baik. 

Sedangkan kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3.

"Maturitas SPIP Level 3 menunjukkan bahwa Pemkab sudah melakukan pengendalian dan dokumentasi secara baik, namun evaluasi belum optimal."  

"Inspektur agar membuat roadmap untuk pencapaiaan level 4 hingga 5," kata Marthunis.

Baca juga: Kekurangan Mobil Pengangkut Sampah, Ini Langkah Pemkab Aceh Singkil

Mencapai target tersebut, Marthunis selain instruksikan membuat roadmap juga memastikan melakukan pengawasan SPIP. 

Lalu meminta kepala satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) Aceh Singkil, berperan aktif. 

Langkah lain dalam penguatan implementasi SPIP,  Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh, Supriyadi, menjadi narasumber sosialisasi Maturitas SPIP kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, di Oproom kantor bupati setempat, Jumat (23/6/2023).

Acara dihadiri Pj Bupati Marthunis, Sekretaris Daerah, Azmi, Asisten Adminitrasi Umum Setdakab Junaidi, Inspektur Inpektorat Aceh Singkil, M Hilal dan seluruh kepala SKPK.

Marthunis berharap BPKP perwakilan Aceh membantu memberikan bimbingan untuk mecapai target yang dicanangkan Pemkab Aceh Singkil.

Pada bagian lain Marthunis tak sungkan ungkap kekurangan daerahnya. 

Baca juga: Sejarah Rumoh Geudong, Cerita TNI Ada Penampakan Harimau, Begitu Ditembak Kena Rekannya

Salah satunya dalam perencanaan yang bekerja hanya pada level kasubbag program, tanpa dukungan maksimal dari kepala SKPK.

"Semua pekerjaan identifikasi risiko hanya dibebankan pada kasubbag program, padahal bidang teknis pada setiap SKPK harus terlibat aktif.