Kisah 'Desa Janda' di India, Para Laki-Laki Meninggal karena Penyakit Paru-Paru

Kurangnya perlindungan kesehatan menjadi kekhawatiran utama bagi pekerja perempuan di industri ini, karena hak-hak mereka diabaikan dan hukum hampir tidak ditegakkan, kata para penambang kepada tim DW.

Diperkirakan ada 2,5 juta pekerja tambang di Rajasthan, di mana mayoritas berisiko terkena penyakit silikosis.

Namun, jumlah pasti orang yang menderita penyakit itu masih belum diketahui.

Sebuah laporan setebal 40 halaman, "Blood Stone 2022," mencatat bahwa Jerman termasuk salah satu dari 10 negara teratas yang mengimpor batu pasir dari India.

Laporan itu secara eksklusif dibagikan kepada tim DW oleh Mine Labor Protection Campaign (MLPC), yakni sebuah lembaga nirlaba yang mengadvokasi hak-hak pekerja tambang.

Kelompok ini memperkirakan bahwa nilai ekspor batu pasir dari India ke Jerman bernilai sekitar €4,06 juta (setara Rp67,6 miliar) pada tahun 2021-2022.

Memperjuangkan hak keselamatan pekerja tambang

MK Devarajan, mantan anggota Komisi Hak Asasi Manusia Negara Bagian Rajasthan, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memperjuangkan hak-hak dan keselamatan para pekerja tambang.

Selama masa jabatannya, dia mendesak Direktur Jenderal Keselamatan Tambang (DGMS) pemerintah India untuk memperketat peraturan, dengan membatalkan izin penambangan bagi pihak yang melanggar peraturan.

Pemerintah Rajasthan kini menangani masalah kesehatan silikosis ini dengan menawarkan kompensasi finansial, dengan memberikan 200.000 rupee (setara Rp36,8 juta) kepada penyintas silikosis dan 300,000 rupee (Rp55,3 juta) kepada keluarga yang ditinggalkan.

"Ini bahkan bukan puncak gunung es.

Masalahnya jauh lebih besar.

Jika pemerintah tidak melakukan intervensi dengan benar, seiring berjalannya waktu kita akan menyaksikan peningkatan jumlah penderita silikosis secara besar-besaran," kata Devarajan kepada tim DW dalam sebuah wawancara telepon.

"Pemerintah perlu menegakkan dan menindak tegas tambang-tambang ilegal untuk menghentikan krisis ini," tambahnya.

Kurangnya akses pelayanan kesehatan