Mahfud MD Bongkar Fakta Baru Panji Gumilang di Al Zaytun: Pencucian Uang hingga 360 Rekening

SERAMBINEWS.COM - Berikut fakta-fakta baru polemik Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaytun.

Fakta baru ini diungkap oleh Mahfud MD.

Menteri Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, membeberkan beberapa kebobrokan Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.

Dilansir TribunWow.com dari akun Tiktok @mahfudmd96, terkuak fakta-fakta baru yang dibeberkan oleh Mahfud MD.

Menkopolhukam menjelaskan kebobrokan Ponpes Al Zaytun ketika menjadi keynote speech dalam Halaqah Ulama Nasional, di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, Rabu (12/7/2023).

Dalam penjelasannya, Mahfud MD mengungkapkan fakta-fakta dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan Panji Gumilang di Pondok Pesantren Al Zaytun.

Mahfud menyebutkan ada 360 rekening bank yang dimiliki oleh Panji Gumilang.

Di mana, 145 rekening sudah berhasil pemerintah bekukan.

Selain itu, ada juga transaksi mencurigakan hingga temuan 295 sertifikat tanah hak milik atas nama Panji Gumilang, istri dan anaknya.

"Pesantren Al Zaytun dengan Raden Panji Gumilang itu mempunyai 360 rekening bank, 145 rekening kami bekukan dua hari yang lalu, karena dugaan pencucian uang, ada uang masuk ke situ sangat mencurigakan dan dikeluarkan juga secara sangat mencurigakan."

"Kemarin kami menemukan 295 sertifikat tanah hak milik, 295 yang SHM nya atas nama Panji Gumilang anak dan istrinya tapi kita akan menindak orangnya dalam tindak pidana," jelas Mahfud.

Menteri yang juga mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi tersebut meruntutkan beberapa fakta mencurigakan terkait kasus TPPU yang disangkakan kepada Panji Gumilang.

Satu di antara yang mencurigakan adalah adanya dugaan penyelewengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Pertama apa kalau pencucian uang, dana BOS masuk ke rekening itu, mula-mula masuk ke institusi lalu berpindah ke orang, tanpa pertanggungjawaban yang jelas tanpa administrasi," jelasnya.

Selain Dana Bos, Mahfud MD juga membeberkan kecurigaan tentang adanya dana kiriman dari Gubernur NII dan adanya kekayaan yayasan yang masuk ke dalam kekayaan pribadi.