Publik Masih Lemah Awasi Peserta Pemilu 2024 usai KJI Aceh Temukan Pencatutan Nama Pemilih

“Dia baru sadar kalau dirinya tidak terdaftar. Sampai dengan hari ini rekam digital terhadap identitas pemilih pemula itu belum dimiliki,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Bawaslu Aceh, Agus Syahputra tak menampik adanya temuan KJI Aceh terkait pencatutan NIK oleh partai peserta Pemilu 2024.

Berdasarkan penelusuran pihaknya, banyak pencatutan NIK ini disebabkan oleh program-program bantuan dari partai politik.

“Maka namanya itu dimasukkan sebagai anggota partai politik. Ini korbannya masyarakat itu sendiri,"

"Jadi pada waktu yang bersamaan sedang dilakukan verifikasi partai politik, Bawaslu juga melakukan rekrutmen panita pengawas kecamatan (Panwascam),"

"Jadi banyak NIK mereka yang tercatut di Sipol hingga akhirnya gugur,” terang dia.

Ia mengatakan, sejauh ini Bawaslu bersama KIP Aceh telah memperbaiki puluhan ribu data pemilih tetap di Aceh, seperti data ganda, pemilih pemula hingga pemilih yang telah meninggal dunia.

Direktur Katahati Institute, Raihal Fajri mengungkapkan bahwa, ditemukannya data ganda pemilih merupakan kesalahan administrasi kependudukan pada saat melakukan perekaman E-KTP.

“Namun ada juga tindakan masyarakat yang sengaja merekam data kependudukan lebih dari satu kali di dua lokasi berbeda,” paparnya.

Dalam diskusi tersebut, Raihal memberi catatan kepada Bawaslu dan KIP Aceh terkait adanya ‘pemilih siluman’ yang terorganisir pada hari pemungutan suara yang terjadi di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.

“Itu selalu menjadi tren dan diskusi kami dalam beberapa kali pemilu. Jadi mereka ini adalah orang-orang TKI dan TKW yang sengaja ‘dipulangkan’,"

"Jadi dua daerah ini harus dilihat,” pintanya.

Hal yang sama juga diungkapkan, Anggota Badan Pekerja MaTA, Hafijal.

Ia meminta, pelaksanaan Pemilu 2024 harus dikontrol oleh semua pihak, baik masyarakat sipil maupun media. (Serambinews.com/Agus Ramadhan)