BPKP Perwakilan Aceh Hadirkan Haji Uma Isi Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Aceh Utara

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Aceh menghadirkan empat narasumber untuk mengisi workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, Kamis (27/7/2023). 

Workshop itu diadakan di Aula Kantor Bupati Aceh Utara di Landing, Kecamatan Lhoksukon.

Kegiatan itu dihadiri oleh 125 keuchik dalam Kabupaten Aceh Utara, para pendamping desa, Camat, Kasie PMD kecamatan, serta unsur pejabat Forkopimda Aceh Utara. 

Acara bertema ‘Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi berkelanjutan’ dibuka Penjabat (Pj) Bupati Aceh Utara yang diwakili oleh Asisten I Setdakab, Dayan Albar, MAP.

Empat narasumber utama yang dihadirkan yaitu, H Sudirman atau yang lebih dikenal Haji Uma, anggota DPD RI Asal Aceh.

Kemudian, Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada Kemendes PDTT, Agus Kuncoro, SSos, MSi. 

Lalu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh. Selanjutnya, Izzarul Haq MFin, Koordinator Pengawas APD 2 Perwakilan BPKP RI Provinsi Aceh, Jumadi Selian, AK CA. 

“Pengawasan yang dilakukan BPKP atau APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) memberikan nilai tambah bagi desa untuk melancarkan operasional desa melalui penjaminan dan konsultasi agar sasaran atau tujuan desa tercapai,” ujar Ketua Panitia Pelaksana, Salwina Adiyanti. 

Salah satu tujuan pengawasan yang dilakukan BPKP adalah untuk membangun early warning system atau peringatan dini, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa. 

Sedangkan salah satu alasan dan tujuan diselenggarakannya workshop tersebut karena masih ditemukan penyelewengan dana desa di sejumlah daerah.

Penjabat Bupati Aceh Utara dalam sambutannya yang disampaikan oleh Asisten I Setdakab, Dayan Albar, SSos, MAP mengatakan, workshop yang diinisiasi oleh perwakilan BPKP RI Provinsi Aceh ini sangat strategis dan penting. 

Apalagi bagi Kabupaten Aceh Utara yang memiliki jumlah gampong (desa) mencapai 852 desa, merupakan jumlah terbanyak di Indonesia.

Dayan menyampaikan, apresiasi dan terima kasih kepada BPKP atas diselenggarakannya kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Desa di Aceh Utara. 

Kegiatan ini sangat penting dan strategis, sangat bermanfaat bagi seluruh peserta, khususnya bagi para keuchik dan aparatur gampong.