Jusuf Kalla Ungkap Modal Jadi Ketua Umum Parpol Capai Rp 600 Miliar

Satu di antaranya terkait besaran modal yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi pucuk pimpinan tertinggi sebuah parpol.

Editor: Faisal Zamzami
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla atau JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023). Ia menilai Partai Golkar telat untuk menentukan arah dan sikap koalisi menghadapi Pilpres 2024. 

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), berbicara mengenai dinamika internal partai politik (parpol) di tanah air.

Satu di antaranya terkait besaran modal yang harus dikeluarkan seseorang untuk menjadi pucuk pimpinan tertinggi sebuah parpol.


Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengungkapkan, butuh dana hingga Rp 600 Miliar untuk bisa menjabat sebagai ketum parpol.

Hal itu diungkapkannya saat memberikan keynote speech Seminar Anak Muda untuk Politik, yang digelar Puskapol UI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

"Kalau sekarang Anda ingin menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal lima Rp 600 miliar," ungkap JK.

"Hampir semua partai begitu," lanjut JK.

JK berujar, politik uang terjadi di hampir semua partai saat pemilihan ketua umum, terkecuali partai yang pendirinya masih ada.

"Kayak PDIP, NasDem, tapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar," tandas JK.

 

Untuk diketahui saat ini muncul wacana Munaslub Partai Golkar.

Isu Munaslub itu dalam upaya menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Kekinian, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan 38 Ketua DPD 1 Golkar dari seluruh Provinsi se-Indonesia di Bali, pada Minggu (30/7/2023).

Adapun, sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu diantaranya soal penolakan wacana Munaslub dan muncul dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Baca juga: VIDEO Kisruh Internal Golkar, Luhut Hingga Bahlil Digadangkan Jadi Pengganti Airlangga

Jusuf Kalla Nilai Golkar Telat Tentukan Arah Koalisi Hadapi Pilpres 202

Partai Golkar dinilai telat untuk menentukan arah dan sikap koalisi menghadapi pilpres 2024.

Hal itu disampaikan mantan Ketua Umum Partai Golkar yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK menanggapi wacana Munaslub Golkar.


"Ya mau apa lagi, mau evaluasi apa lagi, karena Golkar sendiri agak telat sebenarnya mencari (menetapkan arah koalisi)," kata JK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7/2023).


Selain itu, JK menilai Golkar saat ini sangat bergantung penguasa dalam menentukan sikap politik, termasuk arah koalisi.

Menurutnya hal itu akan mengganggu kemandirian partai.

"Sel demokratis berbahaya kalau begini terus, partai sendiri tidak mandiri," ucapnya.

 

"Apabila partai diganggu lagi makin kacau politik ini," ujarnya.

Untuk diketahui saat ini muncul wacana Munaslub Partai Golkar.


Isu Munaslub itu dalam upaya menggulingkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Golkar.

Terbaru, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengumpulkan 38 Ketua DPD 1 Golkar dari seluruh Provinsi se-Indonesia di Bali, pada Minggu (30/7/2023).

Adapun, sejumlah isu yang dibahas dalam pertemuan itu diantaranya soal penolakan wacana Munaslub dan muncul dorongan untuk bergabung dan mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
 

Baca juga: Viral Ucapan Rocky Gerung Dianggap Hina Jokowi, KSP: Kritik Tak Masalah, Tapi Bukan Caci Maki

Baca juga: Siswa SMK 4 Jambi Gugup Ukur Presiden Jokowi, Diberi Uang Rp10 Juta untuk Jahit Baju Kemeja Putih

Baca juga: Sekretariat KIP Aceh Sedang Koordinasi dengan Pemerintah Aceh Soal Pelantikan Anggota KIP Aceh

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla Ungkap Modal Jadi Ketua Umum Parpol Capai Rp 600 Miliar, Termasuk Golkar

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved