Banleg DPRK Aceh Utara Adakan Uji Publik Tiga Rancangan Qanun

Perawat memiliki kompetensi utama berupa asuhan keperawatan yang mencakup promotif, preventif, kuratif ( delegasi & mandat) dan pemulihan kesehatan.

Perawat juga memiliki kewenangan klinis yang bisa memberikan layanan primer pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat,

“Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan dan Permenkes Nomor 26 Tahun 2019 tentang praktik keperawatan, maka perawat Indonesia sudah cukup lega untuk dapat bekerja dengan baik dan aman,” katanya.

Implementasi kedua produk hukum tersebut menjadi jembatan bagi perawat untuk dapat melaksanakan asuhan keperawatan, baik di rumah sakit maupun di komunitas.

“Semoga ke depan dengan lahirnya qanun ini bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Aceh Utara, mengurangi stunting dan mendukung segala program pemerintah lainnya, nanti terkait hak dan kewajiban akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Aceh Utara,” terang Zubir. 

Begitu juga dengan raqan Perlindungan Pendidik dan Tenaga Pendidikan.

Perlu adanya payung hukum khusus bagi tenaga pendidik untuk menghindari berbagai macam trouble di dunia pendidikan, terutama dalam menghadapi berbagai macam persoalan peserta didik.

“Jadi terhadap ketiga Rancangan Qanun Tersebut, sebelum difinalisasi kami minta masyarakat juga dapat menyampaikan masukannya langsung, dengan mendatangi Sekretariat Badan Legislasi DPRK Aceh Utara, semoga dengan lahirnya qanun ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas,” pungkas Zubir. 

Rapat itu dipimpin secara bergantian oleh Anggota Badan Legislasi diantara Tgk Muhammad Nazar Arsy (Ketua Banleg), Zubir HT (Wakil Ketua), H Ismed Nur Aji Hasan (Anggota), Saifuddin Usman (Anggota), Tajuddin (Anggota).(*)

Baca juga: Mahasiswa Keperawatan USK Raih Medali Perak di Olimpiade Internasional Kategori IOT Healthcare