Turkiye Desak Komunitas Internasional Cegah Pelecehan Terhadap Islam

SERAMBINEWS.COM, ANKARA – Pemerintah Turkiye mendesak masyarakat internasional untuk mencegah tindakan yang melecehkan Islam di bawah "kedok kebebasan berekspresi."

Dewan itu mengatakan mereka menyerukan kepada negara-negara yang tidak mencegah "tindakan keji" yang dianggap sebagai kejahatan rasial oleh PBB dan menyinggung perasaan hampir 2 miliar Muslim untuk mengubah sikap mereka "sesegera mungkin" dan berjuang bersama-sama melawan tindakan yang menantang nilai-nilai sakral, menurut pernyataan dari Direktorat Komunikasi Turkiye.

Tokoh atau kelompok Islamofobia di Eropa telah berulang kali melakukan pembakaran Al-Quran dan upaya penistaan agama di Eropa Utara dalam beberapa bulan terakhir, yang memicu kemarahan dari negara-negara Muslim dan dunia.

Pernyataan dari otoritas Turkiye muncul setelah Dewan Keamanan Nasional menggelar rapat yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan di kompleks kepresidenan.

Dewan tersebut juga membahas secara rinci jalannya perang Rusia-Ukraina dan kemungkinan dampaknya di wilayah tersebut.

"Semua pihak diminta untuk duduk di meja perundingan dan mengakhiri perang tanpa penundaan. Kembali ke perjanjian biji-bijian (Laut Hitam) akan mencegah dampak negatif di negara-negara yang membutuhkan dan berkontribusi pada stabilitas pangan," tambah pernyataan itu.

Pada 17 Juli, Rusia menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan yang ditandatangani pada Juli 2022 bersama dengan Turkiye, PBB, dan Ukraina untuk melanjutkan ekspor biji-bijian yang dihentikan setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari tahun lalu.

Moskow mengeluh bahwa hak-hak Rusia dalam perjanjian itu tidak dilaksanakan.

Turkiye, yang dipuji secara internasional karena peran mediatornya yang unik antara Ukraina dan Rusia, telah berulang kali meminta Kyiv dan Moskow untuk mengakhiri perang melalui negosiasi.

Perang lawan terorisme

Dewan juga mendapat pengarahan tentang operasi yang dilakukan terhadap semua jenis ancaman dan bahaya – terutama kelompok teroris PKK/KCK-PYD/YPG, Daesh/ISIS dan Organisasi teroris Fetullah (FETO) – yang mengancam persatuan dan solidaritas nasional Turkiye, menurut pernyataan tersebut.

Terkait pembersihan FETO, sekali lagi ditekankan bahwa "jaringan pengkhianatan ini, yang dirancang dan digerakkan untuk mencegah keuntungan Turkiye, terutama di bidang keamanan dan kebijakan luar negeri, tidak akan dibiarkan ada dalam keadaan apa pun."

FETO dan pemimpinnya yang berbasis di AS Fethullah Gulen mengatur kudeta yang dikalahkan pada 15 Juli 2016, di mana 253 orang tewas dan 2.734 terluka di Trkiye.

PKK — terdaftar sebagai organisasi teroris oleh Türkiye, AS, dan UE — telah bertanggung jawab atas kematian lebih dari 40.000 orang, termasuk wanita, anak-anak, dan bayi, dalam lebih dari 35 tahun kampanye terornya melawan Turkiye.

Pada 2013, Turkiye menjadi salah satu negara pertama yang menyatakan Daesh/ISIS sebagai organisasi teroris.​​​​​​​(AnadoluAgency)

Baca juga: Uni Eropa dan OKI Bahas Upaya Cegah Aksi Pembakaran Alquran