Soroti Lepasnya 4 Pulau Aceh Singkil, Politisi PSI Aceh: DPR RI & Pemerintah Aceh Jangan Cuma Nonton

"Ini sebuah tamparan keras bagi para perwakilan Aceh di pusat. Tragedi ini menjadi tambahan catatan buruk bagi masyarakat Singkil terhadap Pemerintahan Aceh dan para perwakilan Aceh di pusat," kata Alqudri STP dalam keterangan persnya

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Aceh, Alqudri menyoroti sikap pemerintah terkait  lepasnya empat pulau dari status administrasi Kabupaten Aceh Singkil menjadi milik Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

"Ini sebuah tamparan keras bagi para perwakilan Aceh di pusat. Tragedi ini menjadi tambahan catatan buruk bagi masyarakat Singkil terhadap Pemerintahan Aceh dan para perwakilan Aceh di pusat," kata Alqudri STP dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, Sabtu (26/8/2023).

Menurut Alqudri, sejak tahun 2022 polemik ini bergulir dan kini hasilnya justru sangat tidak sesuai harapan masyarakat Aceh Singkil.

Alqudri menilai masalah sengketa pulau yang lepas dari Kabupaten Aceh Singkil sudah berat untuk dikembalikan, meski Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki telah menyurati Mendagri pada 7 Februari 2023 dengan Nomor 125.1/2387.

Dikatakan, walau sudah ada surat yang menyoal penyelesaian sengketa keberadaan empat pulau di perbatasan Aceh (Singkil) dan Sumatera Utara (Tapanuli Tengah). Namun status pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang tetap bukan milik Aceh lagi.

Alqudri juga menyesalkan sikap para wakil rakyat yang duduk di DPR RI terkesan bungkam, terkesan hanya bisa melihat dan menganga alias menjadi penonton.

Baca juga: VIDEO Tak Bahas Cawapres, Anies dan SBY Bahas Strategi Jelang Pilpres 2024 di Cikeas

"Aceh Singkil ku kini terkikis pelan-pelan, sementara mereka yang diamanahkan bersuara di Senayan dan berjuang untuk Aceh hanya melihat sembari menganga. Apa gunanya ada DPR RI, apa gunanya ada forbes, jika rencong kiri kanan pulau di wilayah Aceh justru berpindah tangan," cetus Alqudri.

Lebih lanjut dia mengatakan, sebentar lagi pemilihan umum untuk memilih perwakilan  Anggota Dewan Perwakilan  Rakyat (DPR RI), seharusnya mereka yang saat ini duduk di Senayan punya daya juang lebih untuk mengembalikan keemmpat pulau itu ke pangkuan Provinsi Aceh yang kita cintai ini.

"Suaranya tidak ada untuk Singkil, mereka hanya melihat,  mereka belum bisa merasakan apa yang dirasa oleh masyarakat Singkil. Ya, begitulah kisah perwakilan kita, yang seharusnya hadir disaat genting mereka lupa. Mereka hanya hadir disaat musim Pemilu,"sesal mantan aktivis mahasiswa itu.

Pihaknya mengaku heran, kenapa wakil rakyat Aceh di Senayan hanya butuh suara masyarakat ketika Pemilu saja, tapi malah lupa memperjuangkan persoalan riil yang dihadapi Aceh. 

"Kedaulatan wilayah Aceh saja diabaikan, apalagi nasib rakyatnya. Padahal mereka digaji untuk bersuara membela hak-hak rakyat bukan sibuk dengan nyanyian puja-puji biar dapat bagian jatah semata," pungkas Alqudri yang merupakan tokoh muda Kabupaten Aceh Singkil dan Kota Subulussalam itu. (*)

Baca juga: Jangan Sampai Ketinggalan, Ini Link Cek Formasi Instansi Pemerintah yang Buka Seleksi CPNS dan PPPK