Perempuan Aceh dalam Pusaran Tiga Fase Kritis

IHAN NURDIN, jurnalis, Anggota Forum Aceh Menulis (FAMe), dan Anggota Perempuan Peduli Leuser, melaporkan dari Banda Aceh

PEREMPUAN Aceh selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Terutama yang berkaitan dengan peran-peran mereka di ruang publik. Peranan dan ketangguhan mereka telah teruji melalui tiga fase kritis yang pernah terjadi di Aceh, yaitu konflik, tsunami, dan pandemi Covid-19.

Pada tiga fase yang sangat menguras energi tersebut, perempuan Aceh hadir sebagai subjek yang terlibat dalam upaya membangun ketahanan keluarga dan komunitas sekaligus. Eksistensi kepemimpinan perempuan Aceh terbukti mampu menghadapi tantangan-tantangan yang melampaui batas-batas gender sekalipun.

Pernyataan itu bukanlah klaim sepihak, melainkan kesimpulan yang saya dapatkan setelah mendengarkan paparan dari kelima narasumber dalam Workshop Peran Perempuan dan Fungsi Keluarga dalam Membangun Ketahanan Masyarakat pada Tiga Fase Kritis: Konflik, Tsunami, dan Pandemi Covid-19.

Workshop ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala di Ruang Mini Teater, Gedung Sekolah Pascasarjana USK, Sabtu (26/8/2023).

Kelima narasumber tersebut, yaitu Illiza Sa’aduddin Djamal (Anggota DPR RI asal Aceh), Nurjannah Ismail (Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Ar-Raniry), Khairani Arifin (Dosen Fakultas Hukum USK dan aktivis perempuan), Syafwina (lulusan Universitas Kyoto dan penyair), serta Prof Nishi Yoshimi (Peneliti Aceh-Jepang dari CSEAS Kyoto University), dengan moderator Suraiya Kamaruzzaman (Dosen Fakultas Teknik USK dan aktivis perempuan).

Kecuali Prof Yoshimi, kelima perempuan Aceh yang hari itu duduk di depan adalah mereka yang telah melewati ketiga fase tadi dan sepak terjangnya sudah mendapat pengakuan publik. Setidaknya mereka sendiri menjadi tesis dari topik workshop tersebut.

Sementara Prof Yoshimi, meskipun warga negara Jepang, tetapi ia pernah tinggal di Aceh selama tiga tahun saat menjadi mahasiswa FKIP Sejarah USK pada 1997—2000. Waktu yang cukup untuk memahami bagaimana kiprah perempuan Aceh di ujung-ujung berakhirnya rezim Orde Baru, masa reformasi, dan saat Darurat Militer (DM). Setelah sempat keluar dari Aceh karena adanya larangan bagi orang asing untuk berada di Aceh di masa DM, Yoshimi akhirnya kembali lagi ke Aceh untuk melakukan riset-riset kolaborasi pascatsunami dan pascakonflik.

Sebagaimana disampaikan Ketua Prodi MIK USK, Dr Rina Suryani Oktari, lahirnya workshop tersebut juga tak terlepas dari penelitian yang sedang dilakukan Yoshimi di Aceh terkait dengan ketahanan keluarga.

Juga berangkat dari penelitian yang sedang dilakukan oleh Okta sendiri yang lebih spesifik mengenai peran perempuan dalam ketiga fase tadi. Kedua penelitian itu sedang berlangsung. Bahkan, berdasarkan pengakuan Yoshimi yang tampil sebagai narasumber pamungkas, dia hampir mendapat kesimpulan mengenai penelitiannya setelah mendengarkan semua yang disampaikan pembicara.

Nurjannah Ismail menggambarkan ketangguhan perempuan Aceh di masa konflik dengan menukilkan sebuah kisah tentang seorang ibu rumah tangga di Juli, Bireuen, yang memutuskan menjadi tukang ojek (RBT) demi menyelamatkan dan menghidupi keluarganya. Ia punya dua anak lelaki, yang satu menjadi polisi, satunya lagi menjadi anggota GAM. Karena itulah rumahnya sering didatangi aparat keamanan maupun anggota GAM dan suaminya yang tak tahan karena terus-terusan terintimidasi akhirnya mengalami sakit jantung. Sebagai kepala keluarga, pada akhirnya ia tak bisa lagi mencari rezeki dan menyerahkan sepenuhnya kemudi keluarga pada istrinya.

Sementara itu, mereka juga punya dua anak yang sedang kuliah di Banda Aceh dan membutuhkan biaya yang tak sedikit. Ibu tersebut akhirnya menjadi tukang ojek. Langganannya adalah guru-guru perempuan yang mengajar di daerah Juli. Dengan penghasilan yang diperolehnya dari menarik RBT itu, ibu tersebut bisa terus mengepulkan asap dapur, obat untuk suaminya bisa terbeli, dan bisa membiayai kuliah anak-anaknya hingga tamat.

“Kenapa saya tahu cerita ini? Karena ibu itu adalah orang tua mahasiswa saya di kampus. Ibu itu, menurut saya, hebat, dalam situasi seperti itu mampu berpikir cerdas dan solutif. Cerita ini sering saya sampaikan di berbagai forum sebagai pembelajaran bagaimana perempuan Aceh ketika dihadapkan dengan situasi pelik,” ujar Dosen Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir PPS UIN Ar-Raniry itu.

Pada dasarnya, menurut Nurjannah, perempuan punya kapasitas yang sama dengan laki-laki. Hanya saja ruangnya yang lebih sering tidak tersedia. Kehadiran perempuan, alih-alih dianggap sebagai mitra, justru dianggap sebagai kompetitor sehingga ruang yang sudah sempit itu semakin dipersempit.

Bagi mereka yang tidak mendapat dukungan dari orang-orang terdekat bisa dipastikan sulit menembus ruang-ruang tersebut.

Apa yang disampaikan Nurjannah selaras dengan yang sebelumnya disampaikan Illiza, yakni ketika perempuan berdiri sebagai pemimpin, mereka tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Entah itu di lingkup keluarga maupun masyarakat. Pengalaman Illiza di pemerintahan misalnya, pelibatan perempuan dalam pembangunan telah memunculkan kembali semangat gotong royong di masyarakat yang sempat redup akibat adanya cash for work setelah tsunami.

“Perempuan itu ketika diberi kesempatan, seperti pelatihan tentang siaga bencana, mereka akan bercerita kepada yang lain sehingga pengetahuan ini menyebar, dan itu diimplementasikan,” cerita Illiza.

Melengkapi semua cerita itu, Khairani Arifin menjelaskan bahwa di masa-masa kritis itu, perempuan Aceh, khususnya aktivis perempuan, hadir untuk melakukan kerja-kerja pendampingan maupun pengorganisasian. Hasilnya, fasilitas atau bantuan yang disalurkan untuk korban konflik atau tsunami diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, letak dan bentuk toilet yang lebih ramah pada perempuan.

Di masa konflik, ketika laki-laki kian terjepit oleh situasi keamanan, perempuan Aceh hadir sebagai tameng pelindung. “Misalnya, di masjid-masjid yang dijadikan sebagai lokasi pengungsian, laki-lakinya tidur di dalam masjid, tetapi yang perempuan tidur di luar. Inilah bentuk perlindungan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Aceh kepada laki-laki.”

Siasat-siasat kecil dilakukan perempuan agar bisa menjalankan misi-misi kemanusiaan di lapangan. Khairani sendiri punya dua KTP pada saat itu. Satu dengan identitas pegawai negeri sipil, satunya lagi sebagai ibu rumah tangga. Namun, itu juga tak menjamin keselamatannya sehingga ia pernah merasakan ditangkap oleh kedua pihak yang berkonflik.

Di kampung-kampung, siasa-siasat ini juga kerap dilakukan oleh perempuan untuk melindungi ayah, suami, anak, atau kerabat lelaki mereka dari tuduhan-tuduhan tak berdasar. Yang punya kerabat dari kalangan TNI/Polri maka foto mereka akan dicetak besar-besar dan dibingkai serta dipajang di ruang tamu. Di lain waktu, jika para lelaki itu sudah berpapasan dengan aparat dan tak bisa menghindar lagi, perempuan-perempuan Aceh akan mengatakan mereka “hana paih” alias terganggu mentalnya. Orang yang “hana paih” tentu tidak bisa diinterogasi, kira-kira seperti itulah harapannya.

Perempuan Aceh akan melakukan apa pun untuk menyelamatkan keluarga dan masyarakatnya. Persis seperti apa yang dilakukan Wina melalui aktivitasnya sebagai penyair dan budayawan. Baik di masa konflik maupun ketika tsunami, puisi-puisi Wina telah menembusi banyak relung jiwa manusia. Begitulah ketahanan komunal terbentuk, adakalanya lewat syair-syair puisi yang menggugah. ]