Surya Paloh Angkat Bicara, Sebut Duet Anies-Muhaimin Belum Resmi, Bantah Keputusan Sepihak

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar belum resmi menjadi bakal calon presiden (bacawapres) Anies Baswedan.

Namun, ia tak menampik kemungkinan itu bisa terjadi dalam beberapa hari ke depan.

“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini,” ujar Surya di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Ia menampik tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya yang mengatakan Surya telah mengambil keputusan sepihak dengan memasangkan Anies dan Muhaimin.

“Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya,” tutur dia.

Surya pun tak ingin Demokrat hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang telah dibentuk bersama Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama,” ucap dia.

Baca juga: Sudirman Said Ungkap Anies Ajukan Nama AHY ke Koalisi, Ditolak Nasdem

Namun, Surya mengaku bakal menghormati sikap Demokrat jika memilih hengkang dari KPP.

“Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan? Kalian lihat, model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak?” imbuh dia.

Sebelumnya, Riefky menuding Surya dan Muhaimin telah sepakat membangun kerja sama politik antara Nasdem dan PKB.

Ia mengungkapkan, Anies juga telah menyetujui dipasangkan dengan Muhaimin.

Riefky menuturkan Demokrat bakal segera menggelar rapat Majelis Tinggi Partai untuk menentukan langkah ke depan.

Ia merasa, Nasdem dan Anies sudah mengkhianati nota pembentukan KPP.

Baca juga: Kronologi Anies Gandeng Cak Imin Jadi Bacawapres Diungkap Sekjen Demokrat, Sebut NasDem Penghianat

Demokrat Tuduh Surya Paloh Biang Keladi Deklarasi Bacawapres Anies Selalu Tertunda

Partai Demokrat menilai penundaan deklarasi bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) disebabkan karena sikap bakal capres Anies Baswedan yang terlalu tunduk kepada keinginan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Partai Nasdem memang merupakan partai politik yang pertama kali mengusung Anies sebagai bakal cawapres.

"Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, melalui keterangan pers di Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Rifky mengatakan, sikap Partai Demokrat setelah meneken piagam koalisi adalah menyarankan supaya Anies mencari kandidat bakal cawapres.

Partai Demokrat kemudian mendengarkan pertanyaan dan desakan dari masyarakat secara luas tentang kepastian KPP, serta merosotnya elektabilitas Anies.

Maka dari itu, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun,
rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

Rifky mengatakan, Anies juga sempat menyepakati memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres dan tinggal melakukan deklarasi.

Bahkan, Anies disebut menulis surat yang ditandatangani pada 25 Agustus 2023 yang meminta secara resmi supaya AHY bersedia untuk menjadi bakal cawapresnya.

Akan tetapi, kata Rifky, Pada Selasa, 29 Agustus 2023, malam ternyata secara sepihak Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres Anies. Keputusan itu disampaikan di Nasdem Tower, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS sebagai anggota KPP.

"Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu," ujar Rifky.

Kemudian pada 30 Agustus 2023, Anies juga tidak menyampaikan secara langsung kepada
pimpinan PKS dan Partai Demokrat mengenai keputusan itu, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya.

Rifky mengatakan, Partai Demokrat kecewa dan merasa dikhianati dengan keputusan Anies yang menerima usulan Surya Paloh buat berduet dengan Muhaimin Iskandar.

"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," papar Rifky.

Menurut Rifky, Partai Demokrat dalam kondisi dipaksa menerima keputusan sepihak Surya Paloh.

Sebagai respons atas hal itu, lanjut Rifky, Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat buat mengambil keputusan selanjutnya.

"Sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan Capres/Cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai," ucap Rifky.

Baca juga: Duet Anies-Cak Imin Memenuhi Syarat, Bisa Didaftarkan ke KPU bila NasDem Koalisi dengan PKB

Sudirman Said Ungkap Anies Ajukan Nama AHY ke Koalisi, Ditolak Nasdem

 Anggota Tim 8 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) Sudirman Said mengatakan nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi satu-satunya kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) KPP Anies Baswedan.

Nama tersebut bahkan sudah diusulkan setelah Anies melakukan pembahasan dan mengaji semua nama yang diusulkan melalui proses penjajakan sampai eliminasi.

"Sampai pada kenyataannya bahwa nama yang tersedia dan bersedia adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Hal ini disampaikan kepada semua pimpinan partai dalam koalisi di bulan Juni 2023," kata Sudirman dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Sudirman mengatakan, penyampaian Anies ke tiga pimpinan partai koalisi tersebut dilakukan karena Anies menilai yang memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mendaftarkan pasangan capres-cawapres adalah para pimpinan partai.

"Bukan capres," ucap Sudirman.

Namun, pilihan Anies tersebut mendapat respons beragam dari pimpinan partai koalisi. Ada yang santer meminta agar segera ditetapkan seperti yang sering digaungkan Partai Demokrat.

Ada juga yang meminta untuk menunggu sembari mencari nama lain yang mungkin muncul di tengah jalan seperti Partai Nasdem.

"Perbedaan pandangan antar partai ini belum menemukan titik temu. Karena belum terjadi kesepakatan, maka proses penentuan calon wakil presiden tidak bisa diputuskan," kata Sudirman.

Sebelumnya, gaduh di KPP dikabarkan setelah Anies menyambangi Ibunda Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan ziarah ke makam Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Gelagat Anies yang tiba-tiba dekat dengan Cak Imin itu dibongkar Partai Demokrat yang mengusungnya sebagai bacapres.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menganggap Anies Baswedan telah melakukan pengkhianatan politik.

Sebab, Anies menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memasangkannya dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

"Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,” papar Riefky dalam keterangannya, Kamis.

“Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” ujar dia.

Baca juga: VIDEO Manuver Surya Paloh Diungkap Demokrat, Kaget Pilih Cak Imin jadi Cawapres Anies Secara Sepihak

Baca juga: Pj Bupati Aceh Utara bersama 18 Kepala Daerah Teken Kerja Sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara

Baca juga: Kronologi Anies Gandeng Cak Imin Jadi Bacawapres Diungkap Sekjen Demokrat, Sebut NasDem Penghianat

Sudah tayang di Kompas.com: Surya Paloh Sebut Muhaimin Belum Resmi Berpasangan dengan Anies