Rafly Kande Minta Pemerintah Harus Tegas dan Evaluasi Perizinan Tambang PT BMU di Aceh Selatan

Ia mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan regulasinya harus memberikan respon konkrit atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh terhadap izin tambang di wilayah Aceh. 

Ia juga meminta Pemerintah Aceh untuk pro-aktif terhadap izin tambang yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) di wilayah Aceh. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan tambang-tambang asing itu sesuai standarisasi, dan menghormati kekhususan Aceh.

“Kolaborasi aktif Pemerintah Aceh dan Perusahaan Asing menjadi katalisator untuk transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, termasuk juga keterlibatan porsi saham kepada perusahaan pemerintah daerah. Supaya tercipta pengawasan yang berimbang atas data-data temuan seberapa besar potensi sumberdaya dan cadangan dalam WIUP yang diterbtikan," katanya.

Sebagai masukan, Rafly Kande mengajak elemen Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk membentuk Badan Pengelolaan Pertambangan Minerba Aceh agar memperkuat pelaksanaan kekhususan Aceh, sehingga proses koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan terlaksana efektif, efisien, dan tercipta transparansi kepada rakyat Aceh.

Dalam catatan Rafly dari sumber informasi yang valid, PAD Aceh bidang Pertambangan dan Migas yaitu sekitar 1 Triliun.

Bayangkan bila sektor ini dikelola dengan baik, maka akan mendatangkan kesejahteraan bagi Aceh sehingga bisa meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dan dan pembangunan ekonomi rakyat.

“Di parlemen pusat selalu saya tegaskan di dalam rapat komisi dan paripurnama bahwa optimalisasi SDA dan SDM adalah bagian terpenting untuk menuju kemandirian Aceh dalam martabat pusat itu sendiri," kata Rafly Kande. (*)