Ketua TP PKK Aceh Utara Ikut Rakornas Penurunan Stunting di Jakarta

Di antaranya, strategi penurunan angka stunting menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045, optimalisasi peran kader PKK dalam rangka mewujudkan keluarga Indonesia sehat tanpa narkoba.

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Ketua Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Awirdalina pada Senin (11/9/2023) menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakornas) di Hotel Bidakara, Jakarta. 

Hadir sebagai pemateri dalam kegiatan itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Ia menyampaikan materi tentang Sinergi Bersama Membangun Negeri untuk Memantapkan Ketahanan Pangan dan Gizi. 

Dalam paparannya Arief antara lain menyampaikan, terjadi pemborosan pangan di Indonesia sangat besar sehingga bisa menutupi sebagian besar masalah gizi kurang (defisit gizi) di Indonesia.

“Badan Pangan Nasional mendukung untuk dilakukan penguatan regulasi, mengubah perilaku, peningkatan support system, optimalisasi pendanaan, pemanfaatan food loss and waste, pengembangan kajian, serta pendataan food loss and waste,” katanya. 

Gerakan Selamatkan Pangan yang dilakukan selama ini untuk cegah food waste dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi.

Sementara itu Pemateri kedua, Dr Hari Nur Cahya Murni staf ahli Tim Penggerak PKK Pusat menyampaikan materi tentang akselerasi pelaksanaan program PKK untuk mencapai rencana induk gerakan PPK tahun 2021-2024. 

Baca juga: Pj Ketua TP PKK Aceh Timur Lakukan Penilaian Gammawar 10 Program Pokok PKK

Isu strategis tim penggerak PKK adalah belum optimalnya peran TP PKK sebagai mitra Pemda. 

“Seharusnya TP PKK bisa powerfull karena diawaki oleh orang-orang terdekat dengan pejabat/pucuk pimpinan di masing-masing level pemerintahan,” katanya. 

Selain itu, masih terbatasnya dukungan anggaran untuk melaksanakan Program-program PKK. 

Kemudian relatif kurangnya kolaborasi TP PKK dengan organisasi lain. 

“TP PKK dapat menjalin kerjasama/kemitraan dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi TP PKK,” ujar Dr Hari Nur Cahya. 

Kurangnya komitmen TP PKK dalam mengawal dan memastikan usulan program PKK masuk ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah.