RTA Aceh Utara Adakan Kajian Milenial, Bahas Soal Hukum Politik Uang

Komisioner Panwaslih Aceh Yusriadi juga mengapresiasi kepada RTA Aceh Utara sebagai salah satu mitra Bawaslu dalam mencegah money politik yang beredar di masyarakat. 

"Money Politik atau politik uang sudah seperti menjadi tradisi dan terkesan tidak bisa hilang bahkan sudah menjadi tradisi titik rawan dalam Politik Indonesia," sebutnya. 

Menurutnya, Money Politik atau Politik Uang adalah calon anggota mengajak pemilih dengan menjanjikan sesuatu baik uang atau materi dan sebagainya. 

Mantan Ketua Panwaslih Aceh Utara itu menegaskan bahwa memilih harus berdasarkan visi dan misi dari calon bukan dari materi atau uang yang dijanjikan. 

"Tantangan yang dihadapi dalam mencegah money politik diantaranya adalah faktor keimanan yang kurang, adanya penegakan hukum yang terkesan tajam ke bawah tumpul ke atas. Harapan Panwaslu kepada seluruh masyarakat hindari money politik dalam memilih pemimpin kedepan," ajaknya. 

Adapun Ketua MPU Aceh yang diwakili oleh Abu H. Asnawi dalam paparan materinya menyampaikan bahwa konsep Islam tentang fungsi pemimpin sebagai pelindung atau pembela masyarakat, dan masyarakat harus mendapatkan perlindungan yang adil dari pemimpin baik Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif. 

"Nasihat Abu Hasan Al-Asy’ari kepada Umar bin Abdul Aziz tentang sifat pemimpin dalam Islam diantaranya luruskan yang bengkok, perbaiki yang rusak, membela yang lemah, pelindung bagi yang teraniaya, perantara Allah dan hamba-Nya, tidak memakai hukum jahiliyyah, memegang wasiat anak yatim dan fakir miskin, mendidik yang kecil, dan mengawasi yang besar," imbuhnya. 

Anggota MPU Provinsi Aceh yang juga Imam Besar Masjid Islamic Center Lhokseumawe itu lanjut mengatakan, nasihat dari Imam Al-Mawardi bahwa pemimpin harus adil, berilmu pengetahuan, mampuberijtihad, sehat jasmani dan rohani, memiliki wawasan luas, ulet dan kreatif. 

Di hadapan para peserta yang juga dihadiri oleh para Caleg DPRK dan Caleg DPRA, Abu H. Asnawi juga menyampaikan tentang Fatwa MPU Tahun 2014 Nomor 3 Tentang Pemilu, di antaranya seseorang pemimpin harus mempunyai sifat beriman, berakhlak mulia, jujur, adil, amanah, arif, sehat jasmani, mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemaslahatan umat. 

.Selanjutnya harus bertaqwa kepada Allah dengan menjalankan fardhu ain dan kewajiban lainnya, Pemilu harus dilaksanakan dengan Ikhlas, jujur, aman, bebas dari rahasia, dan penuh tanggung jawab, memilih pemimpin dengan orientasi uang atau materi hukumnya haram.

Kemudian politik uang atau memberikan uang untuk kemenangan kandidat tertentu hukumnya haram, memberikan sesuatu baik langsung atau tidak langsung yang berkaitan politik merupakan perilaku yang tidak terpuji baik yang memberi dan yang menerima, menghilangkan atau merusak alat pemilu yang sah menurut hukum negara hukumnya haram. 

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Drs H Anwar Idris juga turut menyampaikan sharing pengalaman atas perjalanan karier politik yang dilaluinya. 

Dalam acara tersebut, Anggota DPR RI Drs. H. Anwar Idris, Ketua MPU Aceh Utara Abu H. Abdul Manan, Ketua MPC Pemuda Pancasila M. Ali Kuba juga menyerahkan plakat penghargaan dan cenderamata kepada Tgk. Murhaban, SH Ketua Pelaksana Kajian Millenial itu sekaligus Penyuluh Agama Islam Kankemenag Aceh Utara sebagai peraih penghargaan Nominasi Penyuluh Agama Islam Award 2023 Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Kajian tersebut berlangsung dengan lancar yang juga dibarengi dengan sesi tanya jawab dan ditutup dengan kesan dan pesan yang disampaikan oleh Dewan Ulul Albab RTA Aceh Utara Waled T. Zulfadli Ismail dan Dewan Mustasyar Abi Saddam TB, S.Sos.I., M.Pd yang diakhiri dengan penyerahan piagam penghargaan kepada seluruh Narasumber oleh Rais 'Am PC RTA Aceh Utara.

Turut hadir dalam kajian itu mewakili Pj Bupati Aceh Utara, mewakili Dandim 0103 Aceh Utara, Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Utara M. Ali Kuba serta seluruh pengurus, KIP Aceh Utara, Panwaslih Aceh Utara, Ketua Huda Aceh Utara, Ketua PC NU Aceh Utara, Ketua PC Pergunu Aceh Utara, Ketua MPC Pemuda Pancasila Aceh Timur, KNPI Aceh Utara, Muspika Kec. Tanah Luas, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para pimpinan ormas, dan tamu undangan lainnya.(*)