Mendagri Sindir Pegawai Honorer Titipan, Tito Karnavian: Jam 8 Kerja, Jam 10 Ngopi-ngopi lalu Hilang

SERAMBINEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyinggung cara kerja pegawai honorer yang merupakan titipan kepala daerah atau berlatar belakang tim sukses.

Cara kerja mereka jauh dari ideal. Mereka baru mulai bekerja pukul 08.00, tetapi pukul 10.00 sudah duduk santai sambil ngopi-ngopi lalu menghilang dari kantor.

 Tito Karnavian mengungkap bahwa banyak tenaga kerja honorer yang berasal dari keluarga pejabat keluarga daerah atau tim suksesnya. 

Mendagri Tito Karnavian menyinggung banyaknya pegawai honorer yang baru mulai bekerja pukul 08.00, tetapi pukul 10.00 sudah “nongkrong” dan menghilang dari kantor.

Keberadaan tenaga honorer semacam itu Tito sampaikan saat membicarakan banyaknya pegawai honorer yang berlatar belakang tim sukses (timses) dan anggota keluarga kepala daerah.

Menurut Tito, timses dan anggota keluarga kepala daerah itu tidak memiliki keahlian khusus.

“Dikasih kerjaan, jam 8 masuk, tidak punya keahlian, jam 10 sudah ngopi-ngopi, sudah hilang,” ujar Tito dalam acara penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang digelar Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2023).

Tito mengatakan, tidak semua pegawai honorer memiliki kualitas dan kinerja yang buruk semacam itu.

Menurut dia, terdapat tiga jenis pegawai honorer, yakni spesialis tenaga kesehatan seperti perawat, guru, serta bagian administrasi.

Tito menuturkan, dua jenis pegawai honorer yang pertama masih bekerja dengan baik. 

Namun, pegawai administrasi tidak sedikit merupakan “titipan” kepala daerah terpilih.

“Tenaga administrasi ini rata-rata adalah tim sukses atau keluarganya kepala daerah atau pejabat di situ,” kata Tito.

Baca juga: Tenaga Honorer Batal Dihapus Tahun Ini, Menpan RB Ungkap Alasannya

Tito menyebutkan, jumlah pegawai honorer titipan itu terus menumpuk seiring pergantian kepala daerah.

Sebab, masing-masing kepala daerah membawa timses dan anggota keluarganya untuk bekerja di pemerintahan sebagai pegawai honorer.

“Terus numpuk jumlah tenaga honorer yang tidak punya keahlian khusus,” tutur mantan Kapolri itu.