2 Minggu Hilang, Menhan China Ternyata Sedang Diselidiki, Terkait Pengadaan Peralatan Militer

Baik Li maupun Qin dianggap sebagai pilihan langsung dari Presiden Xi Jinping.

Keduanya memiliki peran strategis dalam pemerintahan dan menjadi anggota dewan negara Tiongkok.

Pada Juli, unit pengadaan militer mengeluarkan pemberitahuan untuk "membersihkan" proses penawarannya.

Masyarakat diajak melaporkan penyimpangan sejak Oktober 2017, saat Li memimpin hingga Oktober 2022.

Ketika juru bicara Kementerian Pertahanan ditanya mengenai dua mantan pemimpin militer yang tak tampak di publik dan kemungkinan penyelidikan terhadap mereka.

Ia menegaskan militer "tidak menoleransi korupsi", tanpa mengonfirmasi apakah keduanya diselidiki.

Juru bicara tersebut menyatakan, "Kita harus selalu waspada, menyelidiki dan menghukum setiap kasus korupsi."

Baca juga: VIDEO Panglima TNI Kerahkan Pasukan Militer ke Rempang: Satu Orang Militer Piting Satu Warga

Pada 2016, Li diangkat sebagai wakil komandan Pasukan Pendukung Strategis militer — entitas elit yang bertujuan meningkatkan kemampuan perang di ruang angkasa dan dunia maya.

Tahun berikutnya, ia memimpin unit pengadaan militer.

Li dikenai sanksi oleh AS pada 2018 karena membeli senjata dari eksportir terbesar Rusia, Rosoboronexport.

Beijing berharap sanksi itu dicabut untuk memperbaiki dialog militer antara Tiongkok dan AS.

Meski Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, berbicara dengan Li pada konferensi pertahanan di Singapura pada Juni, pembicaraan tersebut tampaknya hanya formalitas menurut juru bicara Pentagon.

Baca juga: 10 Bacaleg di Aceh Utara Tidak Memenuhi Syarat, KIP Surati Partai 

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Terjerat Kasus Pengadaan Peralatan Militer, Menhan China Tengah Diinvestigasi",