Kembangkan Inovasi Cadangan Pangan, Tim Perumus Pergub Berkunjung ke NTB

“Aceh dan NTB sama-sama merupakan daerah penghasil beras, suplai gabah dari NTB banyak dipasok sampai Provinsi Jawa Timur dan Bali,” ungkap Abdul Azis.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Tim Perumus Kebijakan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Aceh (CPPA) melakukan agenda pertemuan dan kunjungan lapangan ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu hingga Kamis (12-14/9/2023).

Bertempat di Hotel Puri Indah Kota Mataram, Tim Perumus Kebijakan CPPA melakukan penajaman materi Pergub CPPA yang akan dirampungkan pada tahun 2023.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Abdul Aziz dalam sambutan dan pembukaan menyatakan, bahwa kebijakan cadangan pangan perlu mendapatkan perhatian bagi Pemerintah daerah, isu tentang ketahanan pangan, penyiapan lumbung pangan dan distribusi pangan menjadi fokus Pemerintah Provinsi NTB saat ini.

“Aceh dan NTB sama-sama merupakan daerah penghasil beras, suplai gabah dari NTB banyak dipasok sampai Provinsi Jawa Timur dan Bali,” ungkap Abdul Azis.

Kajian tentang cadangan pangan ini perlu mendapatkan saran dan masukan, sebagai bentuk penajaman dalam inovasi daerah untuk kebijakan berkaitan dengan pangan.

FGD Penajaman Pergub CPPA dilaksanakan berkat Kerjasama antara Dinas Pangan Aceh dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB.

Kegiatan FGD dihadiri oleh unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan Kota Mataram terkait urusan pangan.

Kegiatan FGD ini bertujuan untuk melakukan pengembangan inovasi kebijakan cadangan pangan.

Baca juga: Pj Bupati Aceh Timur Salur Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah, Ini Penerima Bantuan Pusat Itu

Ketua tim perumus sekaligus dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Dr T Saiful Bahri MP dalam materi paparan kebijakan CPPA, menyampaikan bahwa Provinsi NTB dan Aceh merupakan daerah surplus beras.

Sehingga perlu melakukan penguatan rantai pasok, melalui sistem resi gudang dan penguatan agroindustri.

“Sebagaimana kita ketahui, saat ini harga beras sudah mencapai di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Badan Pangan Nasional,” tegas Saiful.

Selanjutnya, Saiful Bahri, menyebutkan bahwa kolaborasi yang dijalankan antara Pemerintah Provinsi NTB dan PT Gerbang NTB Emas (GNE) selaku BUMD yang menjalankan unit usaha di bidang agribisnis, dapat menjadi contoh bagi Provinsi Aceh.

“Peluang kolaborasi Pemerintah Aceh, BUMN, dan BUMA dapat dilakukan secara lebih sinergis dalam mendukung tata kelola cadangan pangan Aceh,” ungkap Saiful.

Kebijakan tata kelola cadangan pangan merupakan kolaborasi riset antara Universitas Syiah Kuala dan Dinas Pangan Aceh.(*)

Baca juga: 9.746 KK di Simeulue Terima Bantuan Pangan Cadangan Pemerintah