Dari 20 Banggar DPRK Pidie, Ternyata Enam Orang Pilih Hadir Bahas APBK-P 2023

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI -  Dari 20 anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRK Pidie, ternyata hanya enam orang hadir membahas Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten-Perubahan atau APBK- P tahun 2023.

Enam Banggar hadir adalah lima orang dari Fraksi Partai Aceh, termasuk Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, dan satu dari Partai NasDem Pidie, Abdullah Ali. 

Pembahasan APBK-P 2023, terhadap Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) digelar di Gedung DPRK Pidie, Senin (18/9/2023).

Untuk diketahui, anggota Banggar DPRK Pidie yang tidak hadir dar Fraksi Golkar-PAN, Fraksi Demokrat, Fraksi PDA, Fraksi Gerindra dan Fraksi Restorasi-PKB.

Buntut tidak hadirnya anggota Banggar, lantaran melakukan aksi mosi tidak percaya kepada Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail. 

Baca juga: BREAKING NEWS - Sidang Penyampaian KUPA-PPAS di DPRK Pidie Alot, Empat Fraksi Walk Out

Informasi diterima Serambinews.com, Senin (18/9/2023), sidang pembahasan APBK-P itu dipimpin Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail didampingi Sekwan Miswar merupakan hari pertama membahas KUPA dan PPAS-P.

Dari Pemkab antara lain hadir Plt Sekda Pidie, Samsul Azhar selaku Ketua TAPK, Kepala Bappeda Pidie, Isnaini, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Pidie, Teuku Hendra Hidayat Yoga dan SKPK lainnya.

Proses pembahasan APBK-P berlangsung tanpa kendala di gedung wakil rakyat tersebut. 

"Hari pertama sidang KUPA dan PPAS-P, yang hadir enam orang anggota Banggar hadir. Lima dari Parta Aceh dan satu dari NasDem," kata Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail, kepada Serambinews.com, Senin (18/9/2023).

Ia menjelaskan, dirinya tidak mengetahui anggota Banggar DPRK Pidie tidak hadir membahas KUPA dan PPAS-P.

Baca juga: Eko Nyalakan Musik Kencang Hingga Ganggu Warga dan Sekolah, Setelah Diperiksa Ternyata

Namun, dirinya sebagai Ketua DPRK Pidie harus memimpin sidang membahas KUPA dan PPAS-P tetap berkomitmen menjalankan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

"Saya belum mengetahui pembahasan KUPA dan PPAS-P akan tuntas pembahasannya. Sebab, semua itu tergantung cepat atau lambatnya pembahasan," ujarnya.

Pun demikian, ia berharap persoalan miskomunukasi diinternal DPRK Pidie segera berakhir, mengingat akan merugikan kepentingan warga Pidie. (*)

Baca juga: Penyampaian KUPA & PPAS-P Alot, 4 Fraksi DPRK Pidie Walk Out, Plt Sekda Serahkan Dokumen APBK-P