Tanggapi Prof Humam soal Ganti Ketua DPRA, Pon Yaya: Saudara Berhentilah Berhalusinasi

Menurutnya, bertentangan ketika pimpinan DPRA bersama Pemerintah Aceh menandatangani persetujuan anggaran Rp 1,2 triliun untuk PON.

Sementara saat daerah lain jadi tuan rumah PON, justru mendapat berbagai fasilitas.

"Saya dulu pernah bermimpi, ketika Aceh akan dapat sebagai venue PON, Aceh ini pasti akan dapat stadion besar, bisa lebih hebat dari Harapan Bangsa," ujar Prof Humam.

"Palembang, Papua, triliun itu uangnya (dikucurkan negara). Lalu kalau seperti ini apakah kita bodoh, atau memang negara lagi gak ada uang," tambahnya.

Sosiolog dan Guru Besar USK itu juga menyampaikan pentingnya komunikasi yang baik dari pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif kepada publik.

Termasuk dalam hal ini soal penganggaran dana dari Aceh untuk penyelenggaraan PON yang nilainya fantastis, mencapai triliunan rupiah.

"Dan kalau ini apapun adanya, tolong dikomunikasikan dengan publik gitu. Jadi ini yang terjadi adalah tiba-tiba uang Aceh mau (dipakai untuk PON)," kata Prof Humam.

"Mungkin ini yang membuat Partai Aceh, mungkin mulai ketakutan. Atau Partai Aceh mulai menjelaskan posisinya kepada publik," tambahnya.

Baca juga: Jubir Pemerintah Aceh Bantah PON XXI 2024 Aceh Kuras APBA Rp 1,2 Triliun

Ihwal komunikasi yang kurang baik ini lantas menurut Prof Humam menjadi cikal bakal dilengserkannya Pon Yaya dari kursi Ketua DPRA oleh Partai Aceh.

"Ini dugaan saya, apakah cerdas partai Aceh, apakah takut Partai Aceh. Mungkin mereka tidak mau kena getahnya," ungkap Prof Humam.

"Ini akan menjadi hujatan publik yang luar biasa menjelang pileg, jangan sampai ini menjadi dosa yang tak termaafkan, mungkin dugaan saya (kenapa Pon Yaya diganti)," tambahnya.

Diketahui Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP PA) menunjuk Zulfadhli sebagai Ketua DPRA sisa masa jabatan 2019-2024 menggantikan Saiful Bahri alias Pon Yaya.

Surat usulan pergantian dengan nomor 082/DPP/A/PA/IX/2023 itu diantar oleh Faisal Saifuddin, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP PA ke DPRA, Senin (25/9/2023) lalu.

Surat itu diterima oleh dua Wakil Ketua DPRA, Safaruddin dan Dalimi, Ketua Fraksi PNA Safrizal Gam-gam, Ketua Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad, Ketua Fraksi PPP, Ihsanuddin MZ, dan juga Sekwan DPRA Suhaimi.

Surat usulan dari DPP PA untuk menggantikan tampuk pimpinan DPRA itu ditandatangani oleh Ketua DPP PA Muzakir Manaf (Mualem), Sekjen, Kamaruddin Abubkar (Abu Razak), dan Ketua Majeulih Tuha Peut PA, Teungku Malik Mahmud.

Baca juga: Ketua PDIP Aceh: Kami Sangat Menyadari Kesulitan Mendapat Suara di Aceh, Namun Ternyata . . .