Terima Pengesahan APBK-P, Pimpinan dan 21 Anggota DPRK Pidie Mangkir Penutupan Sidang

Anggota dewan tersebut memilih mangkir dari sidang penutupan, yang dipimpin Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail.

Dalam sidang penutupan itu, hanya diikuti sembilan anggota DPRK Pidie. 

Adalah satu orang dari Partai Golkar dan delapan orang dari Partai Aceh. 

Baca juga: VIDEO - Detik-detik Anggota DPRK Pidie Walk Out Dari Sidang Pembukaan RAPBK-P

Anggota DPRK Pidie dari Fraksi Golkar, Fadli A Hamid, dalam interupsi mengatakan, telah empat kali anggota DPRK Pidie melakukan walk out. 

Tapi, malam ini walk out dilakukan berbeda setelah penyampaian pendapat akhir fraksi.

Artinya, anggota dewan tidak masuk lagi pada sidang penutupan. 

Ia menyebutkan, salah satu fungsi DPRK adalah legislasi, yang DPRK sebagai pembuat aturan.

Dalam aturan yang telah dibuat anggota DPRK Pidie, periode 2018-2024, terhadap aturan tatib DPRK Pidie. 

Untuk itu, kata Fadli, Sekwan harus membagikan kembali aturan tatib itu, yang kini mulai tidak dibacakan lagi oleh anggota dewan. 

Menurutnya, dalam tatib produk DPRK Pidie itu menjelaskan tentang kode etik dan pelanggaran kode etik dilakukan dewan. 

Baca juga: Pembukaan RAPBK-P Gaduh, Anggota DPRK Pidie Kembali Walk Out Berjamaah

Dalam tatib itu sangat jelas terhadap penyelesaian pelanggaran yang dilakukan dewan.

Seperti tertuang dalam pasal 59 hingga pasal 67, yang berisi pelanggaran kode etik harus diselesaikan Badan Kehormatan Dewan (BKD). 

"Hasil BKD diberikan sanksi sesuai tingkatan kepada dewan melanggar kode etik, mulai teguran secara lisan, teguran tertulis hingga pemberhentian kepada anggota dewan," sebutnya.  

Untuk itu, kata Fadli, BKD harus bertindak, sebab walk out telah dilakukan terus menerus, tanpa adanya diproses dengan aturan tatib yang telah dibuat dewan. 

"Lembaga ini ada aturannya, bagaiman melaksanakan sidang yang ada mekanisme aturanya. Jangan suka-suka anggota dewan membuat aturan sendiri melakukan walk out tidak bisa," ujarnya.