Dana JKA Dialih untuk PON? KNPI Lhokseumawe Ajak Aktivis Turun ke Jalan Protes Pemerintah Aceh

Bagaimana tidak, warga Aceh terancam tak bisa berobat sejak 1 November 2023, karena Pemerintah Aceh belum membayar Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA Rp 700 miliar.

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE – Rencana pengalihan dana Jaminan Kesehatan Aceh ke Dana Pekan Olahraga Nasional  (PON) menuai preotes.

Bagaimana tidak, warga Aceh terancam tak bisa berobat sejak 1 November 2023, karena Pemerintah Aceh belum membayar Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA Rp 700 miliar.

Sementara di sisi lain, Pemerintah Aceh memplot dana Rp 300 miliar untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lhokseumawe, Muhammad Ajuar, mengatakan, masyarakat Aceh selelalu menjadi korban dan ditipu oleh Pemerintah.

“Seharusnya dana PON Aceh-Sumut itu menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, kenapa harus diplotkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA), apakah pemerintah pusat sudah tidak mampu lagi untuk mengalokasikan dana lainnya untuk kegiatan tersebut,” tegas Ajuar, Jumat (6/10/2023).

Disebutkannya, infrastruktur dan fasilitas-fasilitas fisik lainnya akan dibangun di Sumut, sementara rakyat Aceh akan menderita karena anggaran untuk kesehatan dari APBA direncanakan akan dialihkan untuk kepentingan PON tersebut.

Baca juga: VIDEO Sedang Beli Bakso, Pria di Bogor Ditinggal Pergi Istri, Hingga kini Masih Proses Penyelidikan

“Semua kebutuhan infrastruktur PON dibagun dan bermanfaat di daerah orang, sementara daerah sendiri tidak ada manfaatnya sedikit pun, yang ada menyesengsarakan rakyat Aceh,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh elemen rakyat Aceh untuk kompak turun jalan menggelar aksi agar menolak dan membatalkan usulan terkait pengalihan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke PON.

“Jika ini terjadi sungguh menyakitkan, kita minta seluruh aktivis dan elemen lainnya untuk menggelar aksi penolakan wacana pengalihan dana JKA ke PON,” tutupnya.

Selain itu, terkait pengalihan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke PON menjadi perbincangan hangat di sejumlah kalangan.

Di mana kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan rakyat merupakan hal paling utama yang harus diperhatikan.

Saat ini polemik terhadap JKA memang sedang menjadi perbincangan serius karena akan ada pemberhentian jaminan JKA oleh BPJS terhadap rakyat Aceh.

Baca juga: Fakhrurazi Bertemu Ahyar Kamil & Minta Maaf, Kasus Pencemaran Nama Baik Ketum PAS Berakhir Damai

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh belum menyelesaikan tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ke BPJS Kesehatan sebesar Rp 761 Miliar.

Hingga kini belum ada titik terang soal pembayaran premi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) oleh Pemerintah Aceh.