Pemerintah Bakal Beri Grasi Massal untuk Terpidana Narkoba, Menko Polhukam: Diupayakan Sebelum 2024

SERAMBINEWS.COM - Pemerintah berencana akan memberikan pengampunan atau grasi secara massal bagi para terpidana kasus narkoba.

Wacana tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/10/2023). 

"Ya kami sedang, tapi belum dibahas di kabinet, tapi di tingkat (Kementerian) polhukam koordinasi kami sedang merencanakan suatu pemberian grasi massal," ujar Mahfud, dikutip dari Kompas.com.

Mahfud mengatakan, kebijakan pengampunan berupa pengurangan hukuman secara massal bagi kasus narkoba ini dilakukan untuk mengatasi persoalan di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang saat ini sudah kelebihan kapasitas.

Ia menjelaskan, saat ini sebagian besar penghuni lapas merupakan terpidana kasus narkoba.

Selain itu, ada juga yang masuk penjara sebagai pengguna narkoba.

"Sekitar 270.000 penghuni lapas itu 51 persennya adalah (terpidana) narkoba, dan narkoba itu banyak juga karena sebagai pengguna, kemudian kadang kala ada di antaranya yang mungkin terjebak oleh temannya, terjebak oleh aparat nakal dan sebagainya," tutur dia.

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran Beri Grasi Puluhan Ribu Tahanan, Ini Rinciannya

Menurut Mahfud, nantinya latar belakang para terpidana kasus narkoba akan diteliti satu per satu untuk menentukan siapa yang akan mendapat grasi.

Mahfud menambahkan, rencana pemberian grasi massal bagi terpidana kasus narkoba ini juga akan didiskusikan dengan Mahkamah Agung (MA).

"Pemberian grasi massal itu tentu harus didiskusikan juga dengan Mahkamah Agung. Itu sedang kami rancang sekarang," kata dia.

"Kita rancang dulu kan itu sesudah dikeluarkan mau dikemanakan dan sebagainya. Itu harus disiapkan semua, nanti kita akan rapat," ujar Mahfud.

Mahfud mengungkapkan, sebelumnya kebijakan grasi massal juga pernah ditempuh pemerintah pada saat pandemi Covid-19.

Ketika itu, para terpidana berbagai kasus diberikan grasi sehingga banyak yang bebas dari lapas.

Mahfud mengakui, kebijakan grasi massal tersebut diprotes banyak pihak.

Namun, menurutnya terbukti efektif.

Baca juga: 5 Tersangka Baru Sindikat Narkoba Jaringan Fredy Pratama Ditangkap Bareskrim Polri

"Banyak protes waktu itu tapi ternyata efektif dan yang bersangkutan mereka yang diberi grasi itu juga baik-baik saja gitu. Waktu Covid kan enggak boleh berdekatan waktu itu kan, lalu diseleksi. Nah sudah pernah. Nah ini akan kita lakukan untuk narkoba," papar dia.

Terkait kapan rencana pemberian grasi massal akan diberikan, Mahfud mengatakan, akan diusahakan sebelum 2024.

"Untuk rencana pemberian grasi massalnya itu kan diusahakan sebelum 2024 berakhir itu sudah bisa dilaksanakan, tapi ini sekarang baru pada tingkat Menko Polhukam dengan para menteri," kata Mahfud.

"Nanti sesudah semuanya siap akan disampaikan ke presiden untuk keputusan sidang kabinet tentu saja," sambungnya.

Wacana pemberian grasi bagi terpidana kasus narkoba sebelumnya sudah dibahas oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum kepada Presiden Jokowi.

Dalam konferensi pers di Command Center Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 September 2023 lalu, tim bentukan Menko Polhukam Mahfud MD ini meminta kepada Jokowi memberikan grasi massal untuk menghindari lapas yang overcrowded atau penuh.

“Kita melihat ada isu besar, overcrowded lapas, hampir 100 persen lapas overcrowded,"

"Dan itu kami mendorong adanya grasi massal terhadap pengguna narkoba, atau penyalahguna narkoba yang selama ini dikriminalisasi terlalu berlebihan,” kata anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum kelompok kerja (pokja) Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Rifqi Sjarief Assegaf dikutip dari Kompas.com (15/9/2023).

Dalam penerapannya, diharapkan penegak hukum bisa membedakan mana yang hanya pelaku penyalahguna narkoba atau pelaku tindak pidana ringan (tipiring).

“Sehingga masalah overcrowded bisa lebih baik,” ujar Rifqi.

“Tentu ada klasifikasi yang harus dilihat, kalau pelaku ada tindak pidana lain, itu dua hal yang berbeda. Kami tegaskan beberapa hal yang menjadi catatan, bukan residivis, bukan pelaku tindak pidana lain dan sebagainya,” ujar Rifqi.

Baca juga: MISTERI Kematian Istri Muda Ayah Mirna, Ditemukan dalam Kondisi Sujud, Apa yang Terjadi?

Pemerintah Siapkan Lapas "Super Maximum Security"

Disamping soal pemberian grasi, pemerintah juga akan memperketat penindakan hukum untuk pengedar dan bandar narkoba.

Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan lapas dengan sistem pengamanan super atau super maximum security untuk terpidana narkoba yang berlatarbelakang pengedar dan bandar.

"Untuk pengedar, bandar dan sebagainya, nanti akan diadakan tindakan- tindakan tertentu yang sekarang sedang dirancang oleh Polri, oleh Kepala BNN (Badan Narkotika Nasional), kemudian Kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) itu sudah menyiapkan penjara atau lapas yang super security," ujar Mahfud, dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/10/2023).

Menurut Mahfud, lapas dengan sistem pengamanan super itu rencananya akan ditinjau dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Untuk satu peresmiannya mungkin di Nusakambangan," katanya lagi.

Mahfud mengungkapkan, pada Kamis Presiden Jokowi memimpin rapat yang membahas penindakan hukum terhadap kejahatan narkoba yang saat ini semakin masif terjadi.

Korban dari penyalahgunaan narkoba didominasi pengguna.

Sehingga kondisi ini menyebabkan kapasitas lapas menjadi sangat padat.

(Serambinews.com/Yeni Hardika)

BACA BERITA LAINNYA DI SINI