Wamenkominfo Ulas Soal Hoax Jelang Pemilu 2024, Nezar Patria: Trennya tidak Sama Seperti Pemilu Lalu

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Kontestasi Pemilu 2024 mulai terasa dengan mengerucutnya tiga pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden yang telah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta.

Kini, media sosial dan media massa, telah dipenuhi narasi-narasi politik terkait informasi dari masing-masing calon pasangan.

Bercermin dari Pemilu 2019 lalu, konten-konten hoaks biasanya berseliweran di media sosial (medsos).

Kadang, informasi-informasi hoaks sengaja diciptakan untuk menjatuhkan lawan politik, bahkan tak jarang untuk mendulang suara pasangan calon tertentu.

Lantas bagaimana tren penyebaran informasi hoaks jelang Pemilu 2024?

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatikan (Wamenkominfo) RI, Nezar Patria menjawab hal itu saat berkunjung ke Kantor Serambi Indonesia, Rabu (25/10/2023) siang.

Menurutnya, tidak terjadi peningkatan hoaks jelang Pemilu atau Pilpres 2024. “Kominfo dalam soal ini mendeteksi soal itu, tapi kita belum melihat tren seperti dua pemilu sebelumnya,” kata Nezar.

“Kalau dua pemilu sebelumnya, masa-masa seperti sekarang ini sudah dipenuhi oleh hoaks yang sangat massif, sistematis, dan terstruktur,” ujarnya.

Nezar mengatakan, mungkin hal itu dipengaruhi oleh pengalaman dua pemilu sebelumnya, di mana hoaks yang beredar kala itu nyaris membuat terbelah para loyalis masing-masing calon.

“Pengalaman dua kali pemilu, hoaks memang sangat luar biasa dan sangat berpengaruh terhadap partispiasi pemilihan dan ketenangan masyarakat. Nyaris terbelah dan itu terjadi  karena hoaks,” katanya.

Nezar mengatakan, saat ini, masyarakat sudah lebih cerdas dalam memfilter setiap informasi yang diterima.

“Saya kira masyarakat Indonesia sudah belajar dari dua kali pemilu yang sudah, kita juga sudah paham apa yang namanya hoaks, ada informasi yang sengaja disebar untuk kekecauan informasi,” ujarnya.

Putra Aceh kelahiran Pidie itu berharap, masyarakat bisa menangkal informasi-informasi yang tidak benar.

Menurutnya, jika kondisi kontestasi politik kondusif, penyebaran hoaks juga tidak akan massif.

“Kami memperkirakan kalau tensi politik bisa terukur, mungkin hoaksnya tidak terlalu tajam,” urai dia.

“Namanya pesta demokrasi, para calon ini pasti coba meyakinkan publik untuk bisa menang, itu satu hal yang wajar, tapi penggunaan hoaks dan ujaran kebencian itu harus diantisipasi,” ujarnya.

Media massa, papar Nezar, juga diminta untuk berperan dalam mengantisipasi hoaks.

Selama ini, kementeriannya fokus mendorong media-media untuk selalu menjunjung good journalism guna mencegah dan menangkal information disorder yang disebabkan oleh hoaks dan ujaran kebencian yang menyebar begitu bebas di dunia maya.

“Selama ini, tutur Nezar, Kementerian Kominfo juga terus mensosialisasikan literasi digital di seluruh Indonesia.

“Kita tentu optimis dengan literasi digital ini, masyarakat kita akan lebih memahami mana informasi yang benar dan mana hoax atau ujaran kebencian,” kata Nezar Patria.

Wamenkominfo kunjungi Serambi

Sebelumnya, kedatangan Wamenkominfo, Nezar Patria ke Serambi disambut oleh Pemimpin Redaksi, Zainal Arifin, Manager News Room, Bukhari M Ali, Manager Produksi, Sayed Kamaruzzaman, dan Redaktur Polkam, Masrizal.

Dalam pertemuan singkat dengan jajaran redaksi Serambi, Nezar menyampaikan beberapa hal, salah satunya tentang Publisher Rights atau hak penerbit yang kini sedang digodok pemerintah.

Ia mengatakan, wacana itu awalnya disampaikan dalam pertemuan Presiden Joko Widodo dengan PWI jelang HPN beberapa waktu lalu.

“Ini disampaikan oleh Pak Presiden jelang HPN dan saat HPN lalu. Tujuannya ya untuk keberlangsungan dan masa depan media,” kata Nezar.

Saat ini, kata Nezar, Kemenkominfo terus melakukan kajian-kajian.

Di mana, katanya, banyak pihak meminta agar regulasi tentang Publisher Right itu segera ditertbitkan.

“Publisher Right ini disambut baik dan ditunggu oleh para publisher, kita akan terus melakukan koordinasi dan konsultasi dengan perusahaan platform hingga sampai pada sebuah kesepakatan,” ulasnya.

“Kita berharap, ketika Perpres ini nanti dikeluarkan akan memberi dampak positif untuk ekosistem perusahaan nasional,” pungkasnya.

Apa itu Publisher Right?

Publisher Right adalah sebuah regulasi yang mewajibkan platform digital memberi nilai ekonomi pada konten berita yang diterbitkan oleh media lokal dan nasional. Dengan adanya regulasi ini, media massa diyakini bisa menghasilkan royalti atas konten yang dipublikasi dan dibagikan secara luas di platform digital seperti medsos, search engine, dan news aggregator.(*)