DPRA Serius Minta Peninjauan Kembali Pj Gubernur, Surati Forbes untuk Koordinasi dengan Presiden

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPRA secara resmi menyurati Forum Bersama (Forbes) Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh menyampaikan dinamika pembahasan Rancangan APBA 2024 yang terjadi saat ini.

Pada poin terakhir dalam surat tertanggal 3 November 2023 itu, DPRA memohon Forbes melakukan koordinasi dengan Presiden Jokowi untuk meninjau kembali penempatan Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh.

"Kami mohon agar kiranya Forbes Anggota DPR RI dan DPD RI asal Aceh berkenan melakukan koordinasi dengan Presiden untuk peninjauan kembali saudara Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh," bunyi surat DPRA yang dikirim pada Kamis (9/11/2023).

Permohonan ini disampaikan DPRA ke Forbes setelah Pj Gubernur tidak mengindahkan tiga surat dewan yang mengajak duduk bersama membahas RAPBA 2024.

Surat terakhir dikirim 31 Oktober 2023. Namun Pj Gubernur tidak pernah hadir langsung ke DPRA dengan alasan yang diklaim dewan, tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengabaian tiga panggilan ini dinilai oleh DPRA sebagai ketidakseriusan Pj Gubernur Achmad Marzuki untuk membahas RAPBA 2024, agar dapat disahkan tepat waktu.

Padahal, panggilan itu bermaksud untuk membahas beberapa agenda strategis nasional yang akan digelar di Aceh pada tahun 2024, di antaranya Pileg, Pilpres, dan Pilkada, serta PON ke XXI.

Ketua Fraksi PPP di DPRA, Ihsanuddin yang dikonfirmasi Serambinews.com mengaku bahwa selama ini belum ada pembahasan RAPBA 2024.

Sementara batas waktu normal pembahasan anggaran hingga akhir bulan ini.

"Batas akhir pembahasan sampai 30 November," jawab Ihsanuddin.

Sebelumnya, pimpinan DPRA bersama ketua fraksi sudah menyampaikan dinamika ini ke publik melalui konferensi pers pada Selasa (31/10/2023). 

DPRA mengancam akan melaporkan kondisi tersebut ke Mendagri karena sikap Pj Gubernur bisa berdampak pada proses pembangunan dan pelayanan perekonomian masyarakat Aceh.

"Akibat dari ketidakmampuan saudara Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, DPRA meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mengganti Pj Gubernur Aceh," kata Wakil Ketua DPRA, Teuku Raja Keumangan dalam konferensi pers tersebut.

Sementara Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA yang sebelumnya dimintai tanggapan mengatakan, bahwa Pemerintah Aceh tidak ingin terseret dalam polemik yang sedang dibangun DPRA.