Inspektur II Kemendagri Ajak Kepala Daerah Kawal Program Strategis

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Inspektur II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Abdul Rauf Damenta mengajak seluruh kepala daerah untuk mengawal Program Strategis dan Mandatory Spending.

Hal itu sesuai dengan kebijakan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian.

“Kita instruksikan para kepala daerah untuk mengambil langkah strategis di wilayah masing-masing agar target pemerintah di tahun 2023 bisa tercapai,” kata Damenta saat Rakorwil Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Aspek Program Strategis dan Mandatory Spending Tahun 2023, di Ballroom Hermes Palace Hotel, Senin (13/11/2023) malam.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah mengatakan, kolaborasi dan kerja sama antar pemangku kebijakan merupakan kunci bagi suksesnya upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Menurutnya, dengan kerja sama yang erat antara semua pihak, harapan untuk mewujudkan Aceh yang lebih sejahtera dan berkeadilan menuju Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dapat tercapai.

Dia mengatakan, program strategis dan mandatory spending merupakan program-program yang sangat penting.

Mulai dari pengawasan yang efektif dan efisien untuk memastikan bahwa program-program tersebut berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya.

“Pengawasan juga penting dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh, mencegah dan mendeteksi dini potensi KKN,” katanya.

Pihaknya juga akan terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Aceh. Kemudian, lanjut dia, Pemerintah Aceh telah menempuh berbagai langkah dan upaya.

Seperti penurunan angka stunting, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan lain sebagainya.

Meski begitu, saat ini, kata Bustami, masih ada tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Mulai dari data yang belum akurat dan tidak lengkap, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, 

“Perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar instansi pemerintah untuk menghindari tumpang tindih program dan kegiatan, serta inefisiensi dalam penggunaan anggaran,” pungkasnya.(*)