Putra Presiden Bertanding di Pilpres 2024, Yakin Pemilu Netral?

SERAMBINEWS.COM - Saat ditanya apakah pemerintah bakal netral di Pemilu 2024 mendatang saat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming ikut bertanding di Pilpres, pengamat jawab begini.

Pengamat Politik sekaligus Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (USK), Saifuddin Bantasyam mengatakan, pertanyaan soal netralitas pemerintah sebenarnya menjadi tugas terutama Partai Gerindra dan koalisinya untuk meyakinkan publik.

"Harus meyakinkan publik bahwa elemen-elemen kekuasaan itu tidak akan digunakan untuk kepentingan dalam pertarungan politik ini. Dan (meyakinkan) itu tidak mudah," kata Saifuddin dalam program Serambi Spotlight dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Kamis (16/11/2023).

"Karena dari Presiden Jokowi sendiri sebenarnya ketika Gibran menjadi cawapres pasti menyadari serangan itu akan tertuju ke dia," tambahnya.

Pengamat politik itu menyampaikan, sikap ingin menunjukkan netralitas ini sebenarnya sudah dilakukan Jokowi beberapa waktu lalu saat ia memanggil sejumlah kepala daerah.

"Jadi kata beliau dalam pidato itu, TNI, Polri, aparat pemerintah mulai dari gubernur sampai kepala daerah kabupaten/kota harus netral," jelas Saifuddin.

Baca juga: Pengamat: Ada Kekhawatiran ke Aparat Penegak Hukum di Pemilu 2024 usai Kontroversi Putusan MK 

Baca juga: Dua Tentara Israel Tewas Lagi saat Menjajah di Tanah Gaza Palestina, Dua Lainnya Luka Parah

Meski demikian, setelah pidato itu terjadi peristiwa penurunan baliho salah satu pasangan capres-cawapres saat Jokowi berkunjung ke Bali.

"Ternyata ada perintah supaya baliho Mahfud dan Ganjar diturunkan karena gubernur mengatakan itu belum masanya kampanye," kata Saifuddin.

"Tetapi anehnya setelah itu dipasang lagi, ini jadi pembicaraan juga," tambahnya.

Menurut pengamat sekaligus akademisi USK itu, Presiden Jokowi harus menunjukkan apa yang menjadi perkataannya sesuai dengan perbuatan di lapangan.

"Jadi tantangan saya kira bagi Jokowi yang sudah pidato berkali-kali tentang netralitas, harus menunjukkan dalam perkataan maupun perbuatan," kata Saifuddin.

"Beliau tentu tidak ingin ada masalah kalau nanti misalnya capres nomor 2 (Prabowo-Gibran) ini menang lalu digugat, itu akan mendelegitimasi (tidak percaya), berpengaruh secara psikologi dan politik juga," tambahnya.

Baca juga: Hingga Malam Hari, Ratusan Imigran Rohingya Masih di Pantai Ulee Mandon Aceh Utara

Ada Kekhawatiran ke Aparat Penegak Hukum usai Kontroversi Putusan MK 

Pengamat Politik itu juga menyebut, ada kekhawatiran ke aparat penegak hukum di Pemilu 2024 usai putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.

Putusan MK dimaksud yakni soal aturan batas usia cawapres yang mengecualikan pernah menjadi kepala daerah, hal ini dianggap memberikan peluang kepada Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang.

Pengamat politik tersebut menilai, PDIP yang selama ini menjadi bagian Jokowi justru khawatir dengan manuver tersebut.

"Kenapa PDIP yang sekarang terlihat khawatir (dengan netralitas aparat di Pemilu 2024), ini pasti ada kaitannya dalam pandangan saya dengan putusan MK kemarin," ungkap Saifuddin.

Putusan ini dianggap sebagai peluang bagi Gerindra dan koalisi memenangkan pilpres karena sangat berkaitan dengan kekuasaan.

Namun di sisi lain, menjadi satu ancaman bagi PDIP yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD karena menggerus suara akar rumput pendukung Jokowi.

"Saya melihat suasananya memang agak bikin kita senyum juga," kata Saifuddin.

Menurutnya, andai bukan Gibran yang terlibat, PDIP mungkin tidak akan berbicara sekencang ini mengenai netralitas.

Hal itu dianggap karena Gibran merupakan representasi Jokowi.

"Jokowi dianggap oleh PDIP sudah meninggalkan PDIP, begitu juga Gibran dan Bobby Nasution," kata Saifuddin.

Baca juga: Urus Perizinan di DPMPTSP Aceh Barat Kini Kian Mudah dengan SiLOPer, Cepat tanpa Perlu Jasa Calo

Pengamat politik itu berpendapat, kekhawatiran sekaligus kritik yang lantang dari PDIP soal isu netralitas ini sah-sah saja, baik secara politik maupun hukum, demokrasi dan juga hak asasi manusia.

Terlebih karena cawapres yang diusung oleh PDIP yakni Menko Polhukam Mahfud MD yang notabenenya belum mundur dari jabatan menterinya.

"Menko Polhukam yang belum mundur dari posisinya, itu kan mendapat informasi-informasi tentang berbagai keadaan," kata Saifuddin.

"Pak Mahfud ini juga punya orang-orang yang kemudian memberikan informasi, itu yang membuat PDIP hampir tiap hari bicara tentang netralitas," tambahnya.

TNI-Polri Diminta Jaga Nama Baik Institusi dengan Netral

Pengamat sekaligus akademisi USK itu juga menyampaikan, TNI-Polri perlu menjaga nama baik institusi pada Pilpres 2024 mendatang dengan berlaku netral pada semua pihak.

Sebab TNI-Polri merupakan aparatur negara yang punya kemampuan dan berpotensi disalahgunakan sebagai alat penguasa memuluskan kepentingan politik tertentu.

"Khususnya tentang TNI saya kira dalam beberapa kali survei yang dilakukan Harian Kompas, TNI lumayan mendapat apresiasi kepercayaan publik yang tinggi," ungkap Saifuddin.

"Tentu kalau ada orang-orang mulai dari atas sampai bawah mempertunjukkan sikap yang tidak netral, maka nama TNI ini juga akan tercemar sebagai institusi, Polri juga seperti itu," pungkasnya.

(Serambinews.com/Sara Masroni)

BACA BERITA SERAMBI LAINNYA DI GOOGLE NEWS