Ketua MPU: Pemerintah Pusat Jangan Abai pada Masyarakat Aceh soal Rohingya

SERAMBINEWS.COM - Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Tgk Faisal Ali mengatakan, pemerintah pusat jangan abai terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh terkait kebanjiran pengungsi etnis Rohingya.

Sebab menurutnya selama ini pemerintah pusat telah abai soal human trafficking (perdagangan manusia) pengungsi Rohingya, sehingga berimbas ke masyarakat Aceh.

"Penting kita dorong ini pemerintah pusat, jangan abai atau tidak peduli terhadap apa yang menimpa masyarakat Aceh dalam rangka memberikan bantuan kepada Rohingya," kata Faisal Ali dalam program Serambi Spotlight dipandu News Manajer Serambi Indonesia, Bukhari M Ali di Studio Serambinews.com, Rabu (22/11/2023).

Baca juga: Ketua MPU Aceh: Penolakan Rohingya Bukan Murni dari Masyarakat Aceh, Kita Wajib Bantu 3 Hari

Baca juga: Instruksikan ASN Donor Darah per Dua Bulan, Pj Gubernur Aceh: PMI Jangan Sampai Kekurangan Darah

Ketua MPU ACeh itu bercerita, dulu pihaknya pernah membicarakan persoalan ini ke Pemerintah Aceh masa Gubernur Nova Iriansyah agar dicarikan solusi.

Kemudian Pemerintah Aceh telah bersurat ke pemerintah pusat karena persoalan ini berurusan dengan warga negara asing, bukan tanggung jawab Pemda.

"Orang Aceh sudah sangat peduli selama ini, bahkan dulu kita kumpul beras kita antar. Luar biasa masyarakat kita," ungkap ulama yang akrab disapa Lem Faisal itu.

"Makanya kalau ada penolakan ini bukan murni, karena masyarakat kita tetap peduli dan empati walau dengan hal-hal kecil," tambahnya.

Penolakan Rohingya Bukan Murni dari Masyarakat Aceh

Ketua MPU Aceh itu juga menyebut, penolakan etnis Rohingya yang terdampar bukan murni dari masyarakat Aceh.

Dia bercerita, sejak dulu masyarakat Aceh sangat berempati pada pengungsi Rohingya dan berusaha memberikan bantuan sebisa mungkin.

Meski demikian, pihaknya kini menyesalkan soal penolakan kapal etnis Rohingya di beberapa tempat di Aceh dalam beberapa hari ini.

"Dan ini sangat kita sesalkan karena penolakan ini hasil pendalaman kami tidak murni datang dari masyarakat," kata Lem Faisal.

"Ada semacam provokasi dari pihak tertentu yang membuat masyarakat melakukan penolakan dan penolakan ini bukan jiwa masyarakat Aceh," tambahnya.