Rekam Jejak Dua Windu BMA, Perjuangan Panjang Zakat Jadi Pengurangan Pajak

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Baitul Mal Aceh launching buku Rekam Jejak Dua Windu BMA di Grand Aceh Hotel, Selasa (28/11/2023).

Buku yang menceritakan tentang perjalanan lembaga amil zakat itu selama dua dekade tersebut diharapkan dapat terekam dengan baik dan menjadi bagian pengetahuan bersama.

Selain itu launching buku, kegiatan itu juga turut dilakukan bedah isi buku dengan narasumber Prof Dr Nazaruddin A. Wahid, MA, Dr M. Jamil Ibrahim, SH MH MM dan Ihan Nurdin.

Kegiatan itu bertindak sebagai moderator News Manager Serambi Indonesia, Bukhari M Ali  Buku yang dituliskan oleh Hayatullah Zuboidi, Ihan Nurdin, Riza Rahmi, Roly Triwahyudi dan Shafwan Bendadeh itu mendapat respon positif dari para audiens. 

Baca juga: Ada Potensi Daerah di Aceh Harus Pakai Dana Baitul Mal untuk Pilkada, MaTA: Efek Fiskal Mengecil

Anggota Badan BMA, Dr Abdul Rani Usman, MSi dalam sambutannya mengatakan, menunaikan zakat merupakan kewajiban negara dan agama.

Resmi berdiri sejak 1973, Baitul Mal bertujuan untuk melakukan pengelolaan, pengawasan, peningkatan manfaat zakat, infak harta.

“Melalui buku ini kita ingin mensosialisasikan dan mendakwahkan ziwaf kepada muzakki dan mustahik,” kata Rani.

Ia mengatakan, untuk tahun ini pihaknya BMA sudah mencetak enam buku ziwaf yang mana salah satunya tentang rekam jejak BMA.

Diharapkan dengan buku itu masyarakat lebih mengetahui bagaimana sejarah BMA, program apa saja yang ditawarkan.

“Kami mengimbau para muzakki saling memberikan informasi ziwaf kepada muzakki dan mustahik guna mengurangi kemiskinan di Aceh,” pungkasnya.

Baca juga: Dana Infak Baitul Mal Pidie Capai Rp 11,8 Miliar, Jatah Fakir Miskin, Santri & RBT belum Disalurkan

Hal serupa juga dikatakan Anggota Badan BMA, Kharina usai melaksana talkshow bersama Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia, Zainal Arifin.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya juga mengambil langkah agar zakat menjadi salah satu faktor pengurangan pajak Aceh.

Untuk mewujudkan hal tersebut, berlaku untuk memiliki NPWP Aceh.

Dimana sebenarnya secara nasional hal tersebut sudah berlaku tentang hukum zakat pengurangan penghasilan kena pajak.