Rekam Jejak Dua Windu BMA, Perjuangan Panjang Zakat Jadi Pengurangan Pajak

Namun, di Aceh pihaknya berupaya agar bagi siapa saja yang sudah membayar zakat mendapat pengurangan beban Pajak.

“Sekarang rancangan itu sudah menjadi draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang diusulkan oleh Pemerintah Aceh dan sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Jadi butuh doa semua pihak untuk mensupport hal tersebut,” katanya.

Baca juga: Haji Uma Desak BPH Migas Kaji Ulang Larangan Isi BBM Bersubsidi bagi Masyarakat Penunggak Pajak

Hal tersebut menurutnya harus dibahas tuntas oleh para pemangku kepentingan.

Dikatakan Khairina, zakat pengurangan pajak dapat terealisasi, bagi perusahaan yang sudah membayar zakat mendapat pengurangan pajak.

Hal itu juga dapat menstimulasi pengusaha-pengusaha Aceh yang di Medan, dapat memindahkan NPWPnya ke Aceh. Dan tentunya PAD Aceh akan bertambah. 

“Ia berharap agar Presiden RI Joko Widodo dapat segera menandatangani RPP tersebut. Agar masyarakat Aceh tidak double bayar pajak,” pungkasnya.

Sementara itu salah seorang narasumber Prof Dr Nazaruddin A. Wahid mengatakan, berdasarkan UU No 11 Tahun 2006 zakat kini masuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD), kemudian dikuatkan dengan Qanun No 10 tahun 2018. 

Maka kata dia, secara otomatis itu dikelola oleh pemerintah. Menurutnya hal tersebut penting dilakukan penyempurnaan agar lebih baik. 

Baca juga: Uji Kompetensi Berakhir, 32 Calon PPPK Lhokseumawe Langsung Gugur

“Zakat, infaq dan shadaqah menjadi satu pilar penting untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin di Aceh. Karena kita tahun jumlah zakat, infaq dan shadaqah mengalami peningkatan,” kata Prof Dr Nazaruddin A. Wahid

Namun kata dia, ia melihat di dalam buku berjudul Rekam Jejak Dua Windu Baitul Mal Aceh itu belum menceritakan permasalahan diatas.

Pasanya secara makro ekonomi, jika masyarakat miskin jumlahnya meningkat, jumlah penerima dari kelompok miskin juga akan meluas.

Hal itu juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat itu akan meningkat. Jika itu meningkat, produksi ikut naik dan berimbas kepada pertumbuhan tenaga kerja.

Tahap ketiga ini harus betul-betul menjadi pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin di Aceh.

 “Tapi saya tidak melihat kemana infaq ini akan dikelola. Untuk wakaf saya melihat sistemnya masih jalan di tempat.

Saya pikir ke depan kita harus menjadi wakaf sebagai instrumen penting dalam pertumbuhan. Apalagi sekarang kita sudah memiliki regulasi wakaf uang,” pungkasnya.

Baca juga: Baitul Mal Aceh Launching Buku Rekam Jejak Dua Windu